Entrepreneur dan Industrialisasi: Menuju Struktur Ekonomi yang Kokoh

Paper

Entrepreneur dan Industrialisasi:

Menuju Struktur Ekonomi yang Kokoh

1.1 Latar Belakang

Dalam teori ekonomi dikatakan bahwa, majunya perekonomian ditandai dengan adanya kegiatan produksi suatu barang. Produksi tersebut dapat berupa barang dan jasa. Sebagai contoh, masyarakat tani di desa yang memproduksi beras tidak mengkonsumsi sendiri hasil-hasil pertaniannya, namun juga dijual kepada orang lain untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari. Orang-orang yang membeli hasil komoditas pertanian tersebut disebut enterpreneur. Mereka melakukan para pengusaha yang melakukan ekspansi usaha diwilayah pertanian.

Dalam kegiatan perekonomian, produsen baik barang maupun jasa menjual produk-produknya untuk ditukarkan dengan uang. Pada tahap ini, mereka telah berorientasi kepada uang atau pendapatan. Tentunya mereka ingin membeli produk-produk yang lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Proses perputaran uang tersebut pada nantinya akan menghasilkan suatu kegiatan ekonomi yang saling bersinergi. Kebutuhan yang satu dicukupi oleh kebutuhan yang lain.

Membangun perekonomian suatu negara dengan basis industrialisasi merupakan hal yang tidak bisa dielakkan. Industrialisasi bukanlah tujuan akhir, melainkan hanya merupakan salah satu strategi yang harus ditempuh untuk mendukung proses pembangunan ekonomi guna mencapai tingkat pendapatan perkapita yang tinggi.[1] Meskipun pelaksanaanya sangat bervariasi antarnegara, periode industrialisasi merupakan tahapan logis dalam proses perubahan struktur ekonomi. Tahapan ini diwujudkan secara historis melalui kenaikan kontribusi sektor industri manufaktur dalam permintaan konsumen, produksi ekspor, dan kesempatan kerja.[2]

Dalam konteks Indonesia dengan sistim ekonomi campurannya terbuka peluang yang lebar bagi pengembangan ekonomi strukturalnya. Keuntungan struktur ini dapat dimanfaatkan oleh warganya dalam memenuhi kebutuhan ekonominnya. Berdasarkan realitas di lapangan tanpa memandang sistim ekonomi apa yang dipakai oleh Indonesia maka di Indonesia terdapat dua katup dalam kepemilikan dan pengelolaan sumber-sumber daya produktif yang ada. Kepemilikan dan pengelolaan dilakukan oleh sektor pemerintah dan sektor swasta. Berbeda dengan sisitim perekonomian pasar dimana pengeloaan dan kepemilikan sumber daya ekonomi dimiliki sepenuhnya oleh swasta. Di Indonesia paling tidak dikenal empat bentuk kepemilikan swasta. Meminjam pendapat dari Todaro, model tersebut yakni;

1. Sektor subsisten tradisional, yakni yang terdiri dari kepemilikan usaha-usaha pertanian yang berskala kecil dan took-toko kerajinan tangan yang menjual sebagian produknya ke pasar-pasar lokal.
2. Unit-unit usaha kecil milik keluarga yang bergerak dalam penyediaan barang dan jasa-jasa secara kecil-kecilan yang sekadar cukup untuk mengisi sektor-sektor formal dan informal di daerah-daerah perkotaan.
3. Perusahaan-perusahaan komersial yang berukuran menengah dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, dan pengangkutan yang dimiliki dan dioperasikan oleh kalangan wiraswastawan setempat.
4. Perusahaan-perusahaan industri besar dengan modal patungan atau yang seluruh modalnya bersumber dari luar negeri, seperti perusahaan yang bergerak disektor pertambangan dan perkebunan, yang membutuhkan modal besar dan sebagian besar atau seluruh outputnya dilemparkan ke pasar-pasar luar negeri (hanya sisanya dijual ke pasar-pasar domestik). Oleh karena modal perusahaan ini berasal dari luar negeri, maka sebagain keuntungannya akan dikirim lagi ke luar negeri.[3]

Dalam kondisi sekarang maupun yang akan datang, kehadiran entrepreneur di Indonesia sangat diharapkan. Entrepreneur-entrepreneur inilah yang menjadi penyokong dari lahirnya industrialisasi. Mengembangkan jumlah entrepreneur pada nantinya akan memperkokoh perekonomian suatu negara.

Perekonomian negara diukur dengan produk domestik bruto (PDB) yang pada dasarnya merupakan penjumlahan nilai tambah yang dihasilkan seluruh unit usaha atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Untuk menjaga agar kondisi ekonomi suatu negara dapat stabil, maka yang biasanya dulakukan adalah tiga hal yakni pembangunan pada basis sektor riil, pengurangan angka kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Pada suatu negara kondisi kemiskinan biasanya saling terkait dengan pengangguran. Di negara berkembang sosok entrepreneur diperlukan untuk membangun sebuah struktur perekonomian yang kokoh. Semakin banyak penguasaha di suatu negara maka semakin banyak pula rakyat yang dapat diselamatkan dalam bidang ekonomi.

1.2. Permasalahan (Fokus Pembahasan)

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan dan fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah bagaimana implikasi dari relasi entrepreneur dengan industrialisasi dapat menjadikan perekonomian suatu negara berdiri dengan kokoh. bagaimana dan dengan cara seperti apa jiwa-jiwa entreprenenur dapat terbentuk?

BAB II

PEMBAHASAN

Untuk sampai lebih jauh mengenai pembahasan tema ini, akan dibahas terlebih dahulu mengenai kajian teori yang relevan. Bagaimana kehadiran entrepreneur dalam proses pembangunan industrial bisa dijelaskan dengan perspektif yang memadai. Selanjutnya bab ini juga akan membahas mengenai konsep entrepreneur dan proses industrial sebagai kata-kata kunci pembangunan. Pembangunan dengan konsep pertumbuhan tidak bisa dilepaskan dari proses industrialisasi terutama industri-industri manufaktur. Bagaimana peran entrepreneur dalam mendukung gagasan besar industrialisasi dalam konteks Indonesia, dan juga bagaimana relevansi entrepreneur terhadap peningkatan dan pembentukan struktur ekonomi yang kokoh. Hal apa saja yang perlu dipersiapkan dalam menyuplai kebutuhan entrepreneur.

2.1 Soal Dorongan Berprestasi (n-Ach) dan Kehadiran Entrepreneur

Apabila dicermati, entrepreneur merupakan sesuatu yang dapat dipelajari dan dapat diubah. Banyak orang berpendapat bahwa entrepreneur atau kewirausahaan merupakan sesuatu yang given sehingga sulit bagi orang lain untuk berkompetisi. Padahal, pada kenyataan yang sesungguhnya, entrepreneur adalah sama juga dengan keahlian yang lain seperti dokter, pengacara, kontraktor dan sebagainya yang bisa dipelajari apabila terdapat kemauan yang keras dalam mempelajarinya.

Entrepreneur dalam sebuah masyarakat dalam sudut pandang ekonomi berperan dalam rangka optimalisasi pertumbuhan ekonomi dalam bingkai industrial. Dalam kajian lebih jauh, untuk dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka masyarakat tersebut haruslah mempunyai dorongan untuk berprestasi. Konsep ini dinamakan n-Ach (need for Achievement). Adalah David McClelland yang mengutarakan hal ini. Orang dengan n-Ach yang tinggi, yang memiliki suatu kebutuhan untuk berprestasi mengalami kepuasan bukan karena mendapatkan imbalan dari hasil kerjanya, tetapi karena hasil kerja tersebut dianggapnya sangat baik. Apabila pekerjaannya selesai, si aktor akan mempunyai kepuasan batin tersendiri. Perspektif ini meyakini imbalan material adalah faktor sekunder.[4]

Dalam keyakinan teori ini, semakin banyak orang yang mempunyai dorongan kuat untuk berprestasi maka akan semakin banyak karya-karya monumental yang akan tercipta. Suasana dan dorongan untuk berprestasi semakin menegaskan cita-cita dan arah yang akan ditempuh. Untuk memperkuat argument teori ini, maka McClelland melakukan sebuah penelitian sejarah dengan cara mempelajari dokumen-dokumen kesusasteraan dari zaman Yunani kuno. Karya sastra yang dipelajari adalah puisi, drama, pidato penguburan, surat yang ditulis oleh nahkoda kapal, kisah epik dan sebagainya. Karya-karya tersebut dinilai oleh para ahli yang netral. Apabila karya-karya tersebut menunjukkan optimisme yang tinggi, keberanian untuk mengubah nasib dan tidak cepat menyerah, maka karya tersebut mempunyai nilai n-Ach yang tinggi. Kalau tidak menunjukkan maka nilainya dianggap kurang. Dari hasil penilaian ternyata didapati bahwa pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi selalu didahului oleh nilai n-Ach yang tinggi dalam karya sastra yang ada ketika itu. Kalau karya tersebut menunjukkan n-Ach yang rendah pertumbuhan ekonominya kemudian menunjukkan angka yang menurun.[5]

Secara teoritik, pendekatan ini lebih menekankan pada aspek-aspek psikologi individual. Menurut teori ini, mendorong proses pembangunan berarti juga membentuk manusia wiraswasta dengan n-Ach yang tinggi. Caranya adalah dengan pendidikan individual terutama didalam kehidupan keluarga. Kalau manusia entrepreneur ini bisa dibentuk dalam jumlah yang banyak dalam masyarakat maka pembangunan akan menjadi kenyataan.

 

2.2 Bert F. Hoselitz : Masalah Faktor-faktor Non-ekonomi

Hoselitz membahasa faktor-faktor non-ekonomi sebagai pelengkap dari teori Rostow tentang lima tahap pembangunan. Kelima tahap tersebut adalah masyarakat tradisional, prakondisi untuk lepas landas, tahap lepas landas, tahap bergerak ke kedewasaan, dan tahap terakhir adalah masyarakat konsumsi tinggi. Hoselitz membahas faktor-faktor nonekonomi yang kurang mendapat perhatian dari Rostow. Faktor tersebut oleh Hoselitz disebut sebagai faktor kondisi lingkungan dan juga perubahan kelembagaan. Faktor ini dianggap penting dalam proses pembangunan. Dalam perspektifnya Hoselitz melihat adanya faktor yang lebih penting dalam pembangunan daripada kekurangan modal yakni adanya ketrampilan kerja tertentu, termasuk dalam hal ini adalah adanya tenaga wiraswasta yang tangguh.

“Kondisi lingkungan ini harus dicari terutama dalam aspek-aspek non-ekonomi dari masyarakat. Dengan kata lain, lepas dari pengembangan modal seperti pembangunan sarana sistim komunikasi serta transportasi dan investasi dalam fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan instalasi-instalasi sejenis untuk perdagangan luar negeri, banyak dari pembaruan-pembaruan yang terjadi pada periode persiapannya didasarkan pada perubahan-perubahan pengaturan kelembagaan yang terjadi dalam bidang hukum, pendidikan, keluarga dan motivasi.”[6]

Menurut Hoselitz, proses pembangunan membutuhkan pemasokan dari beberapa unsur-unsur yakni pemasokan modal besar sekaligus perbankan serta pemasokan tenaga ahli dan terampil. Tenaga yang dimaksud adalah tenaga kewiraswastaan, administrator profesional, insinyur, ahli ilmu pengetahuan dan tenaga manajerial yang tangguh. Menurut Hoselitz agar kalangan entrepreneur dapat tumbuh maka dibutuhkan masyarakat dengan kebudayaan tertentu. Kebudayaan yang dimaksud adalah prinsip bahwa mencari kekayaan bukanlah sesuatu yang buruk. Suasana seperti ini yang mendorong jiwa-jiwa entrepreneur dapat muncul. Sebab, budaya menurut Hoselitz dapat mendorong orang melakukan akumulasi modal dengan subur.

 

2.3 Entrepreneur

“…Setelah berulangkali mencoba, Santoso berhasil mendapat indukan bebek hasil persilangan bebek dari Inggris dan bebek Mojosari, Jawa Timur. Hasil persilangan itu ia namakan bebek Santos. Indukan bebek Santos lalu ia silangkan dengan entok untuk menghasilkan varian baru yang ia beri nama “tiktok.” Untuk memajukan rumah makannya, Tiktok Van Depok, Santoso kini menggandeng peternak kecil di daerah untuk membudidayakan tiktok. Bagi peternak yang tidak mempunyai modal, Santoso membagikan indukan tiktok. Setelah tiktok berumur 1,5-2 tahun, Santoso membeli kembali tiktok itu dari para peternak. Santoso kini tengah menyiapkan sistim untuk membuka waralaba Tiktok Van Depok. Dengan waralaba itu, ia ingin membuka lapangan kerja dan usaha serta memberdayakan para peternak kecil di daerah.”[7]

Narasi diatas merupakan sepenggal cerita mengenai bagaimana seharusnya sikap atau jiwa entrepreneur ditumbuhkan dalam menghadapi tekanan ekonomi. Santoso dalam narasi diatas adalah seorang Arsitek lulusan Universitas Indonesia. Awalnya ia berbisnis konstruksi. Gara-gara krisis finansial yang terjadi pada tahun 1998, akhirnya bisnisnya ikut hancur. Hal ini membuat penyakit lamanya yakni, jantung dan kolesterol kambuh kembali. Karena sering kambuh, sang istri, Sumiati, bertanya kepada sang dokter apakah ada cara lain selain obat untuk menyembuhkan sakit suaminya. Lantas sang dokter menganjurkan untuk makan ikan air tawar dan daging bebek karena kolesterolnya rendah. Santoso ternyata tidak tahan dengan bau amis daging bebek, lalu untuk mensiasatinya dengan menyilangkannya dengan berbagai jenis bebek. Akhirnya daging yang tidak amis berhasil ia temukan melalui hasil persilangan antara bebek Santos dengan entok yang disebut dengan “tiktok.”

Tulisan ini akan mencoba memaparkan bagaimana jiwa entrepreneur atau naluri bisnis bisa menyelamatkan keluarga dari jurang kemiskinan. Bahkan dalam cerita diatas malahan bisa memberdayakan masyarakat lain untuk bisa lebih produktif. Dengan berbekal semangat entrepreneur yang dimiliki, ia telah mampu mencukupi kebutuhan keluarga dan juga keluarga-keluarga lain yang masuk ke dalam jaringan bisnisnya. Dalam kaitan diatas, Santoso merupakan sosok entrepreneur meskipun dalam wilayah sektor informal. Dia mampu berkreasi dan berinovasi untuk menghasilkan sesuatu yang sama sekali baru untuk kemudian dijual ke pasar. Tindakan ekonomi yang dilakukan Santoso bisa dikatakan sebagai sebuah tindakan ekonomi yang produktif. Apabila perekonomian suatu masyarakat produktif, maka perekonomian negara tersebut juga akan produktif. Jiwa-jiwa yang seperti inilah yang dibutuhkan untuk membangun Indonesia ke depan.

Istilah entrepreneur dalam bidang ekonomi sudah dikenal orang sejak tahun 1755. Istilah entrepreneur diperkenalkan oleh Richard Cantillon dalam bukunya berjudul “Essai Sur La Nature Du Commerce en General.” Entrepreneur menurut Cantillon adalah seorang yang membayar harga tertentu, untuk kemudian dijualnya dengan harga tidak pasti, sambil membuat keputusan-keputusan tentang upaya mencapai dan memanfaatkan sumber-sumber daya, dan menerima risiko berusaha.[8]

Entrepreneur merupakan pelaku perubahan yang mentransformasikan sumber-sumber daya menjadi barang-barang dan jasa-jasa bermanfaat yang berdampak pada timbulnya pertumbuhan industrial. Di sini peran manajer melihat sumber daya yang tidak bermanfaat langsung bagi manusia ditransformasikan menjadi produk-produk yang bernilai tinggi yang langsung memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia dan hal tersebut merupakan teori klasik tentang produksi.[9]

Entrepreneur pada dasarnya adalah bagaimana menafaatkan peluang usaha yang ada dan bagaimana melakukan inovasi terhadap peluang-peluang tersebut. Apabila dalam suatu negara terdapat banyak orang yang melakukan kegiatan ekonomi produktif, maka semakin banyak tenaga kerja yang mampu ditampung oleh negara tersebut. [10] Industri manufaktur, industri hilir, usaha kecil dan menengah, industri pertanian, industry jasa dan bahkan sector informal merupakan segelintir bidang yang dapat diproduktifkan. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahannya masing-masing.

Permasalahan adalah, bagaimana hal itu semua dimulai? Hal ini adalah fase yang cukup sulit. Tidak mudah memang memulai sesuatu dari hal yang tidak biasa digeluti. Hal itu didasarkan pada argumentasi bahwa entrepreneur adalah permasalahan bakat. Argumentasi tersebut tidak bisa disalahkan, namun juga tidak sepenuhnya benar. Pada dasarnya masalah entrepreneur adalah sesuatu yang bisa dipelajari oleh setiap orang. Beberapa cerita sukses menyatakan bahwa seorang pengusaha yang sukses berawal dari sesuatu yang berseberangan dengan profesi tersebut.[11]

Seorang entrepreneur bergerak harus berdasarkan rencana bisnis yang matang. Beberapa hal yang patut dipertimbangkan adalah karakteristik dan besarnya segmen pasar, syarakt-syarat produksi, rencana finansial, rencana organisasi, dan syarat-syarakat finansial. Sebuah rencana bisnis penting untuk mengembangkan peluang yang ada.

Negara akan makmur apabila didalamnya terdapat entrepreneur yang cukup solid. David McClelland berpendapat suatu negara akan menjadi makmur apabila sedikitnya mempunyai sebanyak dua persen dari jumlah penduduk. Singapura menurut laporan Global Entrepreneurship Monitor (GEM) memiliki entrepreneur sebanyak 7,2 persen dari total penduduk. Sedangkan di Indonesia diperkirakan hanya memiliki 400 ribu entrepreneur atau sekitar 0,18% dari populasi. Dengan jumlah penduduk  sebesar 220 juta jiwa, Indonesia membutuhkan 4,4 juta entrepreneur .[12]

Entrepreneur bukanlah sebuah bakat, namun disitu membuka peluang pembelajaran bagi siapa pun yang mempunyai kecenderungan. Bakat yang besar tanpa latihan yang sistematis dan terprogram dengan baik tidak akan mampu membuat bakat tersebut menjadi sesuatu yang menguntungkan. Salah satu pembelajaran dan latihan bagi terbentuknya sosok entrepreneur adalah dengan jalan pendidikan entrepreneur. Pendidikan entrepreneur merupakan harapan bagi generasi-generasi yang unggul yang mampu menjadi tulang punggung perekonomian negara.

2.4 Pengembangan dan Pendidikan Entrepreneur

Pengembangan dan pendidikan entrepreneurship akan berdampak positif terhadap negara, apabila terdapat kesungguhan pengelolaannya. Untuk saat ini, Indonesia masih kekuarangan sebanyak 4 juta entrepreneur. Sebuah jumlah yang cukup besar yang menantang untuk segera dipenuhi. Sebetulnya, mendidik seseorang untuk menjadi seorang entrepreneur dalam arti yang sesungguhnya bukan hanya sekadar mengetahui akan teori-teori atau memiliki kecakapan-kecakapan. Dalam hal ini, pendidikan entrepreneur mengarahkan proses pendidikannya pada pembangunan jiwa-jiwa entrepreneur. Tujuan akhir dari program pendidikan ini adalah seseorang menjadi mantap dan penuh keyakinan memilih profesi entrepreneur dalam hidupnya. Apabila entrepreneur telah menjadi jiwa bagi seseorang, maka orang tersebut akan tahan terhadap ujian dan akan mampu menghasilkan karya yang bermanfaat bagi orang lain.

Pendidikan dan pengembangan entrepreneur berlandaskan prinsip umum yang sesuai dengan keadaan manusia atau masyarakat itu sendiri. Pada dasarnya semangat, sikap, perilaku dan kinerja seseorang ataupun kelompok orang merupakan hasil interaksi yang dinamis antara tiga unsur yakni kemauan, kemampuan dan kesempatan. Kemauan dan kemampuan kewirausahaan sedikit banyak dipengaruhi oleh faktor keturunan dan bakat, tetapi faktor yang paling dominan adalah pengaruh dari interaksi dan kemampuan. Dengan kata lain, kewirausahaan itu lebih merupakan sesuatu yang bias dipelajari dan dikembangkan daripada sesuatu yang diwarisi.

Penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan yang optimal terjadi apabila proses itu dilakukan seumur hidup. Proses tersebut akan lebih tepat apabila dilakukan pada usia balita sampai usia 24 tahun. Semangat, sikap dan perilaku kewirausahaan termasuk kebutuhan yang tingkatnya tersier. Dalam konteks teori motivasi yang dikembangkan oleh McClelland: semangat, sikap, dan perilaku kewirausahaan masuk kedalam kebutuhan aktualisasi diri. Yang lebih kuat bakatnya untuk menjadi wirausaha adalah yang kebutuhannya akan keberhasilan atau “Need For Achievement (n ach)” sangat tinggi. [13]Selanjutnya bagi McClelland pembangunan adalah identik dengan membentuk manusia wiraswasta dengan n-Ach yang tinggi. Cara pembentukannya adalah melalui pendidikan individual ketika mereka masih anak-anak di lingkungan keluarga mereka. Kalau manusia wiraswasta ini dapat dibentuk dalam jumlah yang banyak, maka proses pembangunan dalam masyarakat tersebut akan menjadi kenyataan.[14]

 

 

2.5 Strategi

Program pendidikan entrepreneur seyogyanya dilakukan secara terencana dan sistimatis. Program pendidikan dan pengembangan entrepreneur merupakan proyek besar dan prestius sehingga harus didukung oleh semua elemen bangsa. Program ini harus didukung setidaknya oleh pemerintah, organisasi nonpemerintah, kelompok akademis, masyarakat bisnis dan masyarakat umum. Kelima kelompok ini merupakan modal awal bagi terciptanya pendidikan entrepreneur yang holistik.

Strategi pengembangan dan pendidikan entrepreneur dalam hal ini terbagi menjadi dua yakni secara tradisional dan secara modern. Secara tradisional setidaknya ada empat cara, yaitu;

1. 1. Magang cara Minang

Dalam proses ini seorang calon entrepreneur bekerja “full time” kepada mereka yang terlebih dahulu “berhasil.” Pada masa magang ini calon entrepreneur memperoleh pengetahuan dan pengalaman bidang usaha tertentu. Ada beberapa prinsip dalam magang cara minang ini, yakni;

1. Para calon entrepreneur yang bekerja magang, tidak dianggap sebagai buruh dari suatu perusahaan, melainkan diperlakukan sebagai mitra usaha.
2. Pada umumnya tidak dikenal sistim upah/gaji. Kebutuhan-kebutuhan sehari-hari seperti sandang, pangan dan papan dipenuhi oleh pengusaha tempat magang. Pada periode satu tahun diadakan perhitungan keuntungan yang akan dibagi hasilnya. Biasanya pengusaha mendapatkan 70% dari keuntungan sedangkan pemagang akan mendapatkan sisanya yaitu 30%. Dari hasil 30% ini, calon entrepreneur menyisihkan separuh untuk menanam saham di tempat ia magang atau ditabung sebagai modal usaha.
3. Para pedagang Minang dibudayakan untuk senantiasa tekun, jujur, ulet/gigih dan saling percaya.
4. Para pemagang yang telah berhasil dalam usahanya, mempunyai kewajiban cultural dalammembina generasi berikutnya.
5. 2. Magang cara Cina

Pembinaan dilakukan dengan cara memperlakukan anak penguwsaha sebagai buruh atau karyawan yang diberi upah atau gaji. Setelah dalam waktu tertentu magang di tempat usaha orang tua, calon entrepreneur “dilepas” untuk berusaha sendiri. Sang pemagang akan mendapatkan modal dari orang tua atau familinya. Keunikan pada magang cara Cina adalah dari sisi pembinaan segi permodalannya. Jika calon entrepreneur “gagal” dalam memulai usahanya, maka akan diberikan modal berikutnya dengan catatan bahwa kegagalannya bukan karena kelalaian atau sikap boros. Pemberian modal berturut-turut dilakukan sampai lima kali.

1. 3. Magang pola pengecer keliling

Pola ini kebanyakan dilakukan oleh para pengusaha dari Pantai Utara Pulau Jawa (pantura). Umumnya mereka mengusahakan barang dagangan berupa makanan jadi dan/atau kebutuhan sehari-hari. Misalnya, pedagang bakso keliling. Gerobak bakso dan peralatannya biasanya disediakan oleh pengusahanya. Pemagang diposisikan sebagai buruh atau tenaga yang menyetor penghasilan setiap hari. Setoran harian tersebut biasanya dibarengi dengan sejumlah “cicilan.” Apabila cicilan tersebut telah dianggap mencukupi, maka gerobak bakso telah berpindah tangan menjadi milik pemagang.

1. 4. Magang dengan pola usaha angkutan dan sekotor jasa lainnya.

Model magang pada jenis ini menuntut kerja keras bagi calon entrepreneur. Mula-mula sang calon pengusaha melakukan magang dengan menjadi “kondektur” dari sebuah angkutan. Setelah beberapa lama, calon entrepreneur mulai belajar mengemudi sampai memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Setelah dapat mengemudi, calon entrepreneur beralih profesi menjadi pengemudi. Selama mengemudi, ia melakukan penghematan pengeluaran dan menabung. Pada gilirannya mobil angkutan tersebut akan menjadi miliknya.

Di negeri ini, mungkin akan banyak kita jumpai berbagai model magang yang intinya adalah membuat individu-individu dalam masyarakat menjadi terampil dan mandiri. Kemandirian dan ketrampilan merupakan prakondisi untuk bisa menjadi entrepreneur yang berhasil. Profesi entrepreneur membutuhkan pembelajaran dan praktik sehari-hari. Pembelajaran dapat dilakukan bukan hanya berasal dari tempat magang melainkan dari lingkungan dimana ia tinggal. Pengetahuan tidak hanya berasal dari “technical knowhow” tetapi juga pandangan, kebijaksanaan dan ide-ide guna menambah kepribadian.

 

Strategi selanjutnya adalah pandangan modern. Meminjam apa yang diketengahkan oleh Ciputra, tiga hal yang harus diimplementasikan bagi negara dalam pendidikan entrepreneurship adalah;

1. Untuk pendidikan dasar (termasuk pendidikan usia dini) dan menengah adalah dengan jalan mengintegrasikan pembelajaran entrepreneurship ke dalam kurikulum nasional)
2. Untuk pendidikan tinggi yaitu dengan jalan menciptakan dan mengembangkan entrepreneurship center hal ini paling tidak pada perguruan tinggi utama.
3. Untuk masyarakat yaitu dengan jalan menciptakan gerakan nasional pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk menjangkau masyarakat luas yang berada diluar bangku sekolah.[15]

Selain pendidikan entrepreneur, faktor lain yang tidak kalah penting adalah bersatunya elemen-elemen negara dalam mensukseskan program pembangunan entrepreneur di Indonesia. Keempat elemen tersebut adalah pemerintah, masyarakat bisnis, dunia akademik dan masyarakat umum. Apabila keempat elemen tersebut dapat bersinergi dengan baik maka akan menciptakan iklim kewirausahaan yang kokoh pada level negara.

Analisis selanjutnya adalah pada penjabaran fungsi dari masing-masing elemen tersebut. Setiap elemen mempunyai kekuatan dan daya rubah yang cukup besar bagi transformasi masyarakat wirausaha yang diinginkan. Dalam konteks diatas, seperti yang diketengahkan oleh Ciputra peran dari masing-masing elemen adalah sebagai berikut. [16]Pertama, peran pemerintah. Pada proses ini pemerintah harus berperan aktif dalam menggerakkan program nasional budaya wirausaha, inisiatif dapat dilakukan dengan cara membuat kebijakan-kebijakan yang pro dengan dunia usaha seperti regulasi dan penganggaran khusus. Penganggaran dapat diambil dari pos pendidikan dan pos penanggulangan kemiskinan. Selain itu, pemerintah sedapat mungkin mengembangkan kelompok kerja khusus dengan keempat unsur diatas dengan membentuk Dewan Nasional Pengembangan Kewirausahaan. Tugas utama dari dewan ini adalah memastikan bahwa budaya entrepreneurship dan pendidikan kewirausahaan dapat disebarluaskan dan dilaksanakan di seluruh Indonesia.

Kedua, kelompok akademis. Peran dari unsur ini adalah mendorong dan mempercepat pengintegrasian pembelajaran entrepreneurship dalam kurikulum nasional mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Disamping itu kalangan akademisi juga berperan sebagai pendorong bagi pendidikan entrepreneurship bagi warga kampus dan masyarakat serta dapat pula memberdayakan lulusan untuk menjadi entrepreneur.

Ketiga, masyarakat bisnis. Peran dari kelompok ini sangat vital, karena biasanya kelompok ini memiliki jaringan yang luas dengan dunia usaha. Beberapa peran yang dapat dimainkan oleh kelompok ini adalah; merintis terbentuknya komunitas mentor untuk melatih dan membimbing para calon entrepreneur, membentuk lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas kredit untuk mendukung kehadiran usaha-usaha baru, mengembangkan pusat-pusat entrepreneurship di perusahaan-perusahaan sehingga dapat ikut melatih masyarakat.

Keempat, masyarakat umum termasuk didalamnya LSM, Media massa. Mereka berperan menciptakan jembatan social kepada beragam komponen masyarakat dalam menjelaskan pentingnya entrepreneurship. Peran lain yang tidak kalah penting untuk mereka mainkan adalah menyebarluaskan informasi dan menjadi motivator, menjaga nilai-nilai moral, mempromosikan etika bisnis dan etos kerja produktif.

 

2.6 Pembentukan Struktur Ekonomi yang Kokoh Melalui Entrepreneurship

Setelah kita membahas strategi bagi pengembangan entrepreneur, maka pembahasan selanjutnya adalah mengenai hubungan antara entrepreneur dengan struktur ekonomi yang kokoh. Sudah menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwasanya struktur ekonomi yang terjadi di negara-negara maju seperti AS dan Eropa Barat terjadi akibat proses industry yang berkembang dengan pesat. Apabila dicermati lebih jauh, orientasi industri mereka biasanya industry-industri manufaktur dengan skala yang besar. Atau dengan kata lain, pertumbuhan perusahaan-perusahaan besar merupakan ciri yang mencolok dari negara maju. Sebagai contoh lainnya adalah Cina, Jepang dan Rusia. Bahkan untuk Cina dan Jepang diprediksikan akan menjadi “penguasa” perekonomian di masa-masa mendatang. Mereka lebih efisien dan juga mempunyai teknologi tinggi sehingga output produksi bisa bersaing secara internasional dan bahkan mendominasinya.

Pengembangan industri skala besar di Indonesia secara teoritis akan berdampak positif terhadap kokohnya struktur ekonomi. Hal ini terjadi karena elastisitas penghasilan terhadap permintaan produk industry skala besar adalah tinggi, selain itu perkembangan industry memerlukan titik tumbuh yang bias menarik atau menimbulkan perkembangan jenis-jenis industry lain yang memakai dan mempergunakan produk industry yang telah dulu tumbuh. Dengan demikian industry besar akan memancing industry-industri lain untuk tumbuh dan berkembang.

Selain pertumbuhan ekonomi, proses industrialisasi juga akan berdampak meningkatnya pendapatan masyarakat. Banyak tenaga kerja produktif yang dapat diserap melalui industry-industri manufaktur yang ada. Dengan demikian, tenaga kerja yang berasal dari desa sebagai akibat dari proses urbanisasai dapat pula tertampung pada industry tersebut. Hal ini juga akan memperlihatkan pola konsumsi masyarakat yang berubah. fenomena ini bias diamati dari kecenderungan masyarakat terhadap perubahan selera untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Gairah ini akan berkolerasi positif dengan lancarnya perputaran roda ekonomi. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi dengan cirri utamanya proses industrialisasi akan mengaibatkan perubahan struktur ekonomi melalui peningkatan pendapatan masyarakat.

Sejarah telah membuktikan di mana-mana kebangkitan ekonomi suatu bangsa sangatlah ditentukan oleh keberadaan dari jumlah golongan menengah di negara yang bersangkutan. Revolusi industri di Inggris pada abad ke-16 dan ke-17 yang juga diikuti oleh negara-negara Eropa lainnya, telah menciptakan golongan menengah yang memberikan kontribusi besar bagi kemajuan bangsa-bangsa di Eropa. Hal yang sama juga telah terjadi di Amerika Serikat, Jepang, Korea, dan sekarang tengah berlangsung di Cina dan India.

Salah satu faktor yang begitu krusial dalam proses pembangunan ekonomi adalah jiwa entrepreneur. Pada akhirnya sosok entrepreneur akan mengilhami bagi hadirnya kelas menengah di Indonesia. Kelas ini merupakan pembuka bagi tumbuhnya lapangan pekerjaan. Tidak bisa dipungkiri, kebanyakan entrepreneur adalah kelas menengah dan bahkan kelas atas dalam perspektif struktur sosial. Di Indonesia para kelas menengah ini menampung hampir 90% angkatan kerja. Secara teoritis, apabila masyarakat Indonesia banyak yang memiliki  jiwa entrepreneur, maka akan membidani bagi lahirnya kelas menengah yang lebih banyak pula. Apabila hal itu terjadi, maka lapangan pekerjaan akan terbuka lebar. Akibat positifnya adalah meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat

 

BAB III

PENUTUP

Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah kurangnya unit usaha baru. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Indonesia saat ini masih membutuhkan penambahan sekitar 20 juta unit usaha baru atau 20 juta wirausaha baru. Problemnya adalah saat ini Indonesia masih defisit wirausaha. Entrepreneur  di Indonesia saat ini diperkirakan baru berjumlah 400.000 orang.

Defisit entrepreneur mengakibatkan kurangnya lapangan pekerjaan yang baru, padahal disatu sisi jumlah angkatan kerja selalu meningkat di setiap tahunnya. Di sisi yang lain, mengembangkan unit usaha baru sekaligus menciptakan wirausaha bukan perkara mudah. Selain persoalan mendasar seperti permodalan, terdapat sejumlah kendala yang menghambat perkembangan calon entrepreneur, seperti prosedur yang berbelit, peraturan daerah yang membelenggu, dan pajak berganda. Namun, itu semua bisa disiasati. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha, dan akademisi harus terlibat dan bahu-membahu dalam mengembangkan wirausaha. Ini diperlukan agar makin banyak wirausaha di Indonesia yang akan berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa.

Pengembangan wirausaha merupakan program jangka panjang. Dengan keterlibatan semua pihak, diharapkan pada masa mendatang Indonesia sudah memiliki setidaknya dua persen wirausaha. jiwa kewirausahaan harus ditanamkan sejak sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, dan dilanjutkan sampai di bangku perguruan tinggi. Dengan cara tersebut, minimal mereka sudah mendapatkan pembelajaran mengenai wirausaha selama 16 tahun.

Disisi ekonomi, pembelajaran entrepreneurship akan menghasilkan manusia-manusia yang anti kemiskinan. Manusia yang tekun berusaha pada situasi dan kondisi apapun. Sosok entrepreneur merupakan sumber-sumber pendapatan negara yang dapat diandalkan. Usaha yang dilakukan oleh entrepreneur dapat dikutip pajak dan retribusi untuk kiemudian di distribusikan kepada masyarakat yang lain. Dengan demikian akan timbul pemerataan kesejahteraan. Para entrepreneur juga akan membuka kota-kota baru, menggerakkan pertanian, memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, menyediakan jasa layanan publik yang berkualitas dan dapat mengentaskan kemiskinan. Pada akhirnya dengan dukungan entrepreneur yang kuat maka struktur ekonomi Indonesia juga akan kokoh.

Namun, pengembangan entrepreneur juga harus diimbangi dengan pemupukan nasionalisme. pengusaha yang tangguh serta berdaya saing tinggi tidaklah cukup. Para entrepreneur harus memiliki komitmen kebangsaan yang tidak diragukan agar kepentingan bersama lebih diutamakan. Syarat kebangsaan dianggap penting mengingat Indonesia telah memasuki perekonomian global sehingga dibutuhkan nasionalisme-ekonomi. Istilah  ini merujuk kepada upaya untuk menjaga serta melindungi aset-aset strategis bangsa dan sumber-sumber kemakmuran rakyat yang telah tegas tercantum dalam UUD 1945. Hal ini penting, mengingat pada masa orde baru, modal dikuasai hanya oleh segelintir orang sehingga muncul monopoli dan oligopoli.

 

Daftar Pustaka

Budiman, Arief. 1996. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

 

Ciputra. 2008. Quantum Leap: Bagaimana entrepreneurship dapat mengubah masa depan anda dan masa depan bangsa. Jakarta:PT Elex Media Komputindo

 

Rahardjo, M. Dawam.1984. Transformasi Pertanian, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia

 

Siagian, Salim dan Asfahani (ed.). 1995.  Kewirausahaan Indonesia dengan Semangat 17-8-45. Jakarta:PT Kloang Klede Jaya bekerjasama dengan Puslatkop dan PK

 

Tambunan T.H, Tulus.2001. Industrialisasi di Negara Sedang Berkembang: Kasus Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia

 

Todaro, Michael P. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta: Penerbit Erlangga

 

Winardi. 2005. Entrepreneur dan Entrepreneurship. Jakarta: Prenada Media

 

 

Media

Harian Kompas, 14 Desember 2008

 

 

 

---

[1] Riedel dalam Tulus T.H Tambunan, Industrialisasi di Negara Sedang Berkembang:Kasus Indonesia (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2001) Hal 42

[2] Cheney dalam Tulus T.H Tambunan, ibid

[3] Lihat Michael P. Todaro, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000) Hal 217

[4] David McClelland dalam Arief Budiman, Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996) Hal 23

[5] Ibid. Hal 23-24

[6] Hoselitz dalam Arief Budiman, Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996) Hal 31-32

[7] Dikutip dari harian Kompas, 14 Desember 2008 Hal 22

[8] Holt dalam Winardi, entrepreneur dan entrepreneurship (Jakarta:Prenada Media, 2005) Hal 1

[9] Ibid hal 5

[10] Di AS terdapat sekitar 11% para pengusaha dalam berbagai lapangan pekerjaan, sehingga kegiatan ekonominya maju dan banyak tenaga kerja yang diserap.

[11] Sebagai contoh bisa disebutkan disini bahwasanya pemilik PT.Tiga Serangkai yang bergerak dalam usaha perbukuan nasional, awalnya adalah seorang guru.

[12] Dikutip dari Ciputra, Quantum Leap: Bagaimana entrepreneurship dapat mengubah masa depan anda dan masa depan bangsa (Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2008) Hal 37

[13] Lihat dalam  Kewirausahaan Indonesia dengan Semangat 17-8-45  (Jakarta:PT Kloang Klede Jaya bekerjasama dengan Puslatkop dan PK, 1995) Hal 290

 

[14] Lihat Arief Budiman, Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996) Hal 37

[15] Lihat Ciputra, Quantum Leap: Bagaimana Entrepreneurship dapat mengubah masa depan anda dan masa depan bangsa (Jakarta:PT. Elek Media Komputindo, 2008) Hal 72-73

 

[16] Ibid hal82-83

komodifikasi agama dibalik sinetron religi

Paper

Komodifikasi Agama Dibalik Sinetron Religi

Latar Belakang

Perubahan sosial yang ditandai dengan modernisasi membuat sekat didalam negara-negara menjadi tidak ada. Masyarakat informasi-demikian menurut Fukuyama- cenderung memproduksi dua hal yang dinilai masyarakat menjadi penting pada zaman ini. Kedua hal tersebut adalah kebebasan dan persamaan. Menurut Fukuyama kebebasan dan persamaan telah mengarahkan masyarakat untuk memilih terhadap apapun yang sesuai dengan dirinya. Modernisasi menyediakan seperangkat alat yang mendukung sepenuhnya terhadap keputusan itu seperti adanya internet, TV Kabel dan sebagainya.[1] Perubahan yang mengisyaratkan sebuah nilai baru yakni kebebasan dan persamaan ini ternyata berdampak pula terhadap kehidupan spiritualitas seseorang. Perubahan tersebut dalam arti proses atau cara memperoleh kebenaran beragama.

Pada umumnya, pengetahuan mengenai agama diperoleh melalui dua jalan yakni melalui pendidikan formal dan informal. Pendidikan formal diwakili oleh lembaga pendidikan agama seperti sekolah agama ( MI, MTS, MA, dan Universitas Islam) dan pondok pesantren. Sedangkan pendidikan informal diwakili oleh ustaz maupun kyai di masjid-masjid maupun oleh keluarga. Namun, dengan kehadiran media informasi terutama televisi terjadi perubahan yang signifikan mengenai cara-cara masyarakat dalam memperoleh pengetahuan agama (Islam). Gejala tersebut dapat dibaca dari tayangan-tayangan yang sifatnya religius di beberapa stasiun televisi swasta. Sebagai contoh adalah program “Curhat Mamah Dede” yang di siarkan oleh stasiun televisi Indosiar. Melalui tayangan ini, masyarakat bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan agama yang hampir sama dengan yang diajarkan di lembaga pendidikan islam maupun pesantren.

Tayangan-tayangan religi tersebut setidaknya dapat memenuhi kebutuhan dua segmen struktur masyarakat. Kedua segmen masyarakat tersebut adalah masyarakat abangan yang haus akan pengetahuan agama dan santri yang menginginkan tontonan religius. Bagi kaum abangan pilihan tayangan religi merupakan pintu keluar dalam memperoleh pengetahuan agama. Kaum abangan biasanya merasa malu kalau mendekati masjid. Alasan klasik yang biasa terlontar dari kaum abangan adalah menganggap dirinya masih “kotor.” kalau tiba-tiba masuk ke masjid untuk ibadah. Sedangkan kaum santri beralasan karena tayangan-tayangan religius ini lebih mendidik daripada tayangan-tayangan yang lain. Pilihan kaum santri terhadap tayangan ini juga berangkat dari sebuah nilai bahwa Islam adalah agama yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Apabila ingin menjadi muslim yang kaffah (menyeluruh/lengkap) maka tayangan-tayangan televisi pun juga harus yang islami. Disisi lain, pilihan tayangan ini juga merupakan bentuk ekspresi dari ketidaksepakatan terhadap tayangan-tayangan yang beredar selama ini yang banyak menyuguhkan seksualitas, kekerasan dan mimpi-mimpi.

Hadirnya media komunikasi sebagai ciri dari masyarakat rasional membuat struktur dan relasi sosial kegamaan menjadi berubah. Simbiosis yang saling menguntungkan diperagakan beberapa stasiun media komunikasi seperti terutama televisi dan radio beberapa waktu yang lalu. Contohnya adalah relasi antara Aa Gym yang merupakan representasi dari simbol agama (ustaz, kyai) dengan stasiun televisi yang menayangkan ceramah-ceramahnya. Beberapa waktu yang lalu, nama Aa Gym cukup populer dikalangan masyarakat Indonesia. Setiap ceramahnya dihadiri dan disaksikan beribu-ribu pasang mata. Dalam perspektif kapitalistik, pihak televisi diuntungkan dengan membanjirnya iklan yang diterima sedangkan si pengiklan merasa sangat diuntungkan karena akan banyak masyarakat yang melihat produk yang dipasarkannya.

Dalam konteks keagamaan, selain ceramah keagamaan yang dikomoditaskan, ada satu lagi tayangan televisi yang berusaha menjual simbol-simbol agama untuk kepentingan pasar. Tayangan tersebut adalah sinema elektronik atau jamak disebut sinetron. Awalnya, sinetron merupakan tayangan hiburan semata layaknya sebuah film. Ekspansi pasar dalam bentuk mengkomoditaskan yang agamis memunculkan sebuah gejala baru yakni fenomena sinetron religi.  Sampai detik ini keberadaan sinetron religi masih eksis ditengah-tengah masyarakat. Sinetron-sinetron religi biasanya mengangkat isu-isu agama (Islam) dalam setiap lakonnya. Tema-tema seperti azab kubur, hidayah, dan kesalehan relijius ditayangkan seolah memberikan kesan bahwa sinetron-sinetron tersebut memberikan pendidikan agama pada masyarakat. Namun, apabila dicermati lebih jauh tayangan-tayangan tersebut hanya memberikan imajinasi-imajinasi relijius semata dan terkadang malah bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya.

Gejala komodifikasi Islam yang mewujud kedalam sinetron religi tersebut, sebetulnya  telah berlangsung di Indonesia secara lebih intens setidaknya dalam dasawarsa terakhir. Dan, komodifikasi tersebut bisa dipastikan selalu mencapai puncaknya sepanjang bulan Ramadan. Gejala ini bisa dilihat di seluruh stasiun swasta. Konsumsi sinetron ini sangat diminati terutama oleh ibu-ibu dan kaum remaja putri.

Beberapa stasiun televisi swasta menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk menayangkan sinetron-sinetron yang berbau religi. Beberapa stasiun televisi yang getol menayangkan sinetron-sinetron yang bernafaskan religi tersebut diantaranya Indosiar, RCTI, SCTV dan TPI. Beberapa stasiun televisi nampak juga menayangkan siaran-siaran religi namun menghindari sinetron. Stasiun televise yang digolongkan kedalam katagori ini diantaranya TV One, Trans TV, Trans 7 dan AN TV. Biasanya mereka menayangkan program-progran ceramah yang telah dimodifikasi dan juga tayangan yang sifatnya out door. Fenomena sinetron religi menarik untuk diamati karena disatu sisi sinetron religi merupakan pintu masuk bagi penyebaran nilai-nilai agama disisi lain ternyata tangan-tangan kapitalisme melalui Production House (Rumah Produksi) menggunakan kesempatan ini untuk memupuk keuntungan. Mereka tidak peduli benar dan salah pesan-pesan yang dibawa oleh sinetron, namun mereka lebih peduli terhadap besar kecilnya rating dalam sinetron tersebut. Mengkomoditaskan suatu kebudayaan yang sebetulnya bersifat positif.

1. A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tulisan ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana bentuk dan proses komodifikasi agama dalam tayangan sinetron religi dilihat dari perspektif McDonaldisasi?
2. Mengapa terjadi komodifikasi agama malalui tayangan sinetron religi?
3. B. Tujuan Penulisan
4. Mendeskripsikan bentuk dan proses komodifikasi agama melalui sinetron religi dalam perspektif McDonaldisasi
5. Untuk mengetahui penyebab dari terjadinya fenomena komodifikasi-komodifikasi agama malalui sinetron religi.

 

1. C. Kerangka Teoritik

Kapitalisme adalah sebuah sistem yang memproduksi komoditas-komoditas, dan secara natural penciptaan komoditas adalah inti dari praktek ideologi kapitalisme. Kerangka kerja kapitalisme memahami keinginan-keinginan dalam kerangka komoditas-komoditas yang diproduksi berkaitan dengannya. Komoditas tersebut senantiasa menjadi pendukung utama dari ide mengenai kapitalisme. Dalam logika kapitalisme, sesuatu yang dianggap bernilai dan berharga tidak lebih komoditas yang diperdagangkan. Logika ini tidak hanya menyentuh benda-benda ekonomi saja, namun juga menyusup kedalam relasi-relasi social kehidupan manusia.

Menurut Azra yang mengutip dari Greg Fealy istilah komodifikasi berasal dari commodity, yang antara lain berarti benda komersial atau objek perdagangan. Jadi, komodifikasi Islam adalah komersialisasi Islam atau mengubah keimanan dan simbol-simbolnya menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk mendapat keuntungan.[2] Selanjutnya dalam analisis masyarakat konsumsi menurut Boulldriard masyarakat yang terkomodifikasi adalah sebuah masyarakat dimana segala sesuatu mengalami komodifikasi dalam artian segala sesuatunya berubah menjadi komoditas. Suatu masyarakat dimana tidak ada sesuatupun yang tidak dapat dipertukarkan termasuk di dalamnya hal-hal nonmaterial yang sebelumnya dianggap bukan untuk diperjualbelikan seperti ilmu pengetahuan dan seni.[3] Komodifikasi menurut perbendaharaan kata dalam istilah marxis[4] adalah suatu bentuk transformasi dari hubungan, yang awalnya terbebas dari hal-hal yang sifatnya diperdagangkan menjadi hubungan yang sifatnya komersil. Dalam artian bahwa hubungan sosial ter-reduksi menjadi hubungan pertukaran. Komodifikasi juga merupakan istilah yang hanya ada dalam konsep jual-beli di tahun 1977, namun mengekspresikan konsep fundamental atas penjelasan Karl Marx tentang bagaimana kapitalisme terbangun.

Selanjutnya Karl Marx dalam bukunya Communist Manifesto, mendefinisikan komodifikasi sebagai “Callous Cash Payment”, yakni “pembayaran tunai yang tidak berperasaan”. Ia menggambarkan bahwa kaum kapitalis yang mempunyai kontrol atas apapun telah mengubah nilai-nilai personal menjadi nilai tukar, mengubah hubungan sentimental dalam keluarga menjadi hubungan yang mempergunakan uang. Sehingga segala sesuatu tidak akan bernilai jika tidak mempunyai nilai tukar. Dalam analisis mengenai hubungan agama dengan kapitalisme, maka kesimpulannya adalah agama hanya dilihat sebagai sebuah komoditas.    Kehadiran sinetron religi merupakan komoditas yang berpotensi untuk dieksploitasi.[5]

Permasalahan komodifikasi dalam tulisan ini akan dianalisis dalam kerangka teori McDonaldisasi yang ditulis oleh George Ritzer. George Ritzer menulis buku dengan judul “McDonaldization of Society: An Investigation into the Changing Character of Contemporary Social Life” pada tahun 1995. Isinya membahas kesuksesan McD dan pengaruhnya terhadap perubahan karakter dan kehidupan sosial masa kini. Prinsip-prinsip kerja dalam restoran cepat saji McDonald menjadi pijakan dalam tulisan ini.

Pada prinsipnya, dasar teoritisasi dari perspektif McDonaldisasi bersumber pada pemikiran Max Weber mengenai rasionalitas. Manusia modern menurut Weber adalah manusia yang menggunakan rasio atau akalnya untuk bertindak. Akumulasi dari akal budi ini mewujud kepada ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai dasar utama manusia dalam bertindak. Rasionalitas ini juga membuka keran baru bagi lahirnya produksi pengetahuan selain dari Gereja. Weber sendiri melihat birokrasi adalah wujud sempurna bagi sebuah rasionalitas. Melalui birokrasi, manusia rasional menemukan bentuk-bentuk ideal dalam membentuk realitas sosial. Tujuan akhir dari birokrasi ini adalah membuat manusia lebih tertata, teratur dan sejahtera. Namun pada akhirnya birokrasi-birokrasi yang diciptakan manusia tidak menjadikan manusia menjadi sejahtera tetapi malah terkekang dan membuat manusia menjadi sengsara hidupnya.

Menurut Hokheimer dalam menghadapi dan mengupayakan untuk menjadi rasional ini, ternyata manusia mengalami kegagalan dalam usahanya. Makin manusia membebaskan diri dari akal budi obyektifnya maka makin melulu akal budi manusia menjadi instrumentalis. Makin manusia berusaha membebaskan diri dari alamnya maka semakin keras pula alam menindasnya. Kemudian makin manusia menemukan identitasnya maka makin kuat pula manusia menghancurkan identitasnya.[6] Rasionalitas sendiri dapat diterjemahkan sebagai modernisme. Suatu masyarakat yang mendasarkan diri pada ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai alat atau instrument utama. Basisnya adalah rasio atau akal. Dalam perspektif ini sumber kebenaran adalah pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Di luar itu kebenaran akan ditolak. Seperti halnya di masa lalu sebelum datang zaman pencerahan, dimana sumber kebenaran adalah Gereja. Di luar Gereja tidak ada kebenaran. Maka hal inilah yang mengilhami lahirnya Teori Kritik.

Dalam dunia kontemporer, penggambaran rasionalitas tersebut barangkali dapat dicermati dalam teks-teks dalam film yang berjudul Eagle Eye (2008). Film itu bercerita mengenai bagaimana usaha dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk melindungi rakyat Amerika dari ancaman terorisme. Eagle eye adalah sebuah  proyek simulasi. Proyek ini pada nantinya akan dipakai dan diterapkan apabila Pemerintah Pusat Amerika tidak bisa menjalankan pemerintahannya lagi karena diserang oleh teroris. Eagle eye sendiri merupakan computer pusat data yang dimiliki oleh Departemen Pertahanan AS. Sebuah program yang menghubungkan dan mengkoneksikan   jaringan komputerisasi seluruh negara AS. Kira telah mengetahui sepenuhnya bahwa hampir semua kehidupan warga negara AS dikontrol oleh program-program computer. Tujuannya adalah untuk memudahkan dan mengefektifkan seluruh jejaring kehidupan. Eagle Eye ini bisa memberi gambaran situasi dengan jalan memberikan data-data yang diakses dari seluruh jaringan komputer di AS baik yang terkoneksi melalui internet maupun tidak. Selanjutnya Eagle Eye memberikan prediksi dan kemungkinan tindakan yang harus diambil oleh si pengambil kebijakan dalam hal ini adalah Departemen Pertahanan. Eagle Eye ini juga bisa mengambil keputusan sendiri apabila keputusan yang diambil oleh Departemen Pertahanan ternyata bertentangan dengan yang ia sarankan. Dalam konteks rasionalitas tadi, hal inilah yang ternyata menjadi blunder dari manusia yang menciptakan Eagle Eye ini. Usaha manusia untuk menjadi aman ternyata malah membuat manusia tidak aman. Di akhir film ternyata Eagle Eye dihancurkan karena membunuh dan juga mengancam kehidupan. Dengan deimikian rasionalitas melah membuat manusia menjadi terancam kehidupannya.

Mengenai rasionalitas, Weber membagi tindakan manusia menjadi empat jenis. Semakin rasional tindakan itu, semakin mudah dipahami. Keempat tipe itu adalah:

1. Zwerk Rational

Yaitu suatu tindakan sosial murni. Dalam tindakan ini aktor tidak hanya sekedar menilai cara yang baik untuk mencapai tujuannya tetapi juga menentukan nilai dari tujuan itu sendiri

2. Werk Rational Action

Dalam tindakan tipe ini aktor tidak dapat menilai apakah cara-cara yang dipilihnya itu merupakan cara yang terbaik dan tepat untuk mencapai tujuan. Ini menunjuk kepada tujuan itu sendiri. Dalam tindakan ini  antara tujuan dan cara-cara mencapainya cenderung sukar untuk dibedakan. Namun tindakan ini rasional karena pilihan terhadap cara-cara sudah menentukan tujuan yang diinginkan.

3. Affectual Action

Tindakan yang dibuat-buat. Tindakan susah dipahami. Tindakan ini dipengaruhi oleh perasaan emosi dan kepura-puraan si aktor. Dibuat-buat dan sering tidak rasional.

4. Traditional Action

Yaitu suatu tindakan yang didasarkan atas kebiasaan dalam mengerjakan sesuatu dimasa lalu.[7]

Selanjutnya, Ritzer meminjam analisis Weber mengenai rasionalitas ke dalam teori McDonaldisasinya. Empat kata-kata kunci dari teori McDonaldisasi adalah efisien, kalkulabilitas, prediktabilitas, dan substitusi tenaga manusia kepada teknologi. Efisiensi digambarkan Ritzer yaitu dengan memberikan pelayanan yang cepat dengan sedikit upaya yang harus dilakukan oleh konsumen.[8] McDonaldisasi menerapkan juga prinsip kalkulabilitas, alias aspek kepastian terukur tentang kuantitas produk yang diperoleh. Semua orang tahu, berapa kocek yang harus dirogoh kalau ingin makan dua potong burger, termasuk besar rotinya. Atau, jika ingin makan yang lebih besar, orang pasti memesan BigMac, bukan yang medium. Logika ini menawarkan kuantitas daripada kualitas.[9]

Unsur lainnya adalah prediktabilitas. Dalam hal ini, semua orang tahu persis, bahwa produk dan jasa yang mereka beli akan sama di mana pun mereka cari di dunia. Rasa French fries alias kentang goreng di Surabaya tak ada bedanya dengan yang di Los Angels. Demikian juga dengan sistem kerja mereka sudah dapat diprediksi, berapa lama waktu untuk masak, umpamanya. Sedangkan unsur terakhir adalah kontrol ketat lewat substitusi tenaga manusia kepada teknologi. Jalur produksi yang sudah ditetapkan atau menu yang sudah diatur sehingga orang hanya bisa memesan sesuai menu yang ditetapkan, merupakan contoh dari betapa terkendalinya kegiatan usaha tersebut. Termasuk tentang perilaku dan kerja pegawainya juga distandarisasi. Orang bekerja tidak perlu berpendidikan tinggi, karena orang yang hanya lulus SD pun bisa bekerja karena hanya membutuhkan kehlian membaca instrumen-instrumen dan pengarahan-pengarahan. Di sini manusia diposisikkan layaknya robot yang bekerja tanpa emosi.

 

1. D. Pembahasan
   1. 1. Sinetron Religi dalam Pusaran Media Kapitalistik

Komodifikasi Islam menjadikan Islam sebagai sebuah komoditas, apalagi komersialisasi Islam boleh jadi membuat banyak kalangan umat Islam mengerutkan dahinya. Apalagi, secara tradisional, banyak ulama menyatakan, agama tidak boleh dijadikan barang dagang untuk mendapat keuntungan dari penjualan dan perdagangan simbol-simbol agama. Bahkan, para ulama, ustadz, dan mubalig diharapkan tidak mendapatkan nafkah dari kegiatannya berdakwah. Komodifikasi Islam boleh jadi membuat kehidupan keislaman kelihatan penuh syiar dan kemeriahan. Tetapi juga, bisa membuatnya menjadi dangkal karena bergerak sesuai dengan kemauan pasar. Jika yang terakhir ini yang terjadi, semarak keagamaan niscayalah dapat kian kehilangan maknanya

Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang menyolok antara sinetron konvensional dengan sinetron religi.  Kedua tayangan ini sama-sama menginginkan masyarakat (pasar) untuk menjadi penikmatnya. Keberhasilan program dari tayangan televisi biasanya ditentukan oleh rating yang ditentukan oleh lembaga independen. Tayangan dikatakan baik, apabila menduduki rating tinggi dalam penilaian surveinya. Survey tentang rating juga sekaligus menjadi bahan pertimbangan untuk meneruskan atau menghentikan program-program siaran televisi.

Tayangan televisi seperti sinetron merupakan bagian kecil dari sebuah system media massa di masyarakat kapitalistik. Menurut Denis McQuail&Sven Windhal sistim media liberal kapitalistik dengan mencontoh model Amerika adalah sebuah system yang dibangun oleh empat elemen. Keempat elemen tersebut adalah pertama, audiens yang dibedakan menurut hipotesis distribusi selera atau tingkat kecondongan menjadi tinggi, menengah dan rendah. Kedua, meliputi agen-agen financial dan komersial yang menyediakan modal untuk memproduksi media, membeli dan menyewa ruang iklan, dan memperoleh penghasilan sendiri melalui kegiatan bisnis lain. Agen-egen ini menggunakan riset-riset pemasaran untuk melihat kecondongan selera publik, daya beli, kebiasaan audiens, dan kepentingan-kepentingan pemasang iklan. Tugas utama mereka adalah mencari informasi kecenderungan audiens dan menyediakan umpan balik yang tajam kepada produser-produser, serta member dukungan financial. Ketiga, produksi media dan organisasi-organisasi distribusi. Kebanyakan adalah perusahaan swasta yang harus bekerja berdasarkan keuntungan dalam system produksi massal. Keempat, peraturan-peraturan umum dan lembaga-lembaga pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta (semacam lomba konsumen media) dengan berbagai macam tekanan. Lembaga-lembaga ini menerima masukan umpan balik dari public, terkadang melalui system politik. Kegiatanm mereka bias langsung mempengaruhi produser-produser media, baik melalui undang-undang isi media atau lewat penganwasan teknis dan financial yang diaplikasikan dalam kepentingan publik, misalnya pengawasan terhadap gelombang radio atau monopoli. Elemen ini bertindak sebagai penyeimbang kepentingan swasta komersial.[10] Kebutuhan pengetahuan agama Islam yang diinginkan oleh kaum santri dan abangan ditangkap oleh system media kapitalistik sebagai lahan emas untuk proses akumulasi capital. Di lapangan dapat kita saksikan sinetron-sinetron religi yang hanya mengutamakan kuantitas daripada kualitas.

1. 2. Melacak Komodifikasi Agama Melalui Dua Sinetron Religi

Dua sinetron religi yang akan dilihat dalam tulisan ini adalah sinetron “Muallaf” dan “Para Pencari Tuhan.” Sinetron “Muallaf” bercerita mengenai Dave seorang pemuda atheis yang berasal dari keluarga kaya yang sudah berputus asa dari kesembuhan penyakit kanker otak yang sudah lama dideritanya. Selain itu Dave sudah ditunangkan oleh orang tuanya dengan Priti padahal Dave tidak mencintai gadis itu. Dan sejak pertemuannya dengan gadis buta bernama Nurhaliza, hidup Dave pun berubah. Selain Dave, ada pemuda lain yaitu Furqon yang sejak lama mencintai Nurhaliza. Dan Furqon adalah seorang dosen yang sangat disukai oleh adik perempuan Priti yang bernama Diva. Selanjutnya, Dave telah menganggap Nurhaliza sebagai malaikat penyelamat dalam hidupnya meskipun Nurhaliza adalah anak seorang wanita bernama Sadiah, yang bekerja sebagai tukang cuci pakaian di rumah keluarga Bu Berlian namun Dave semakin bersimpati dan jatuh cinta pada Nurhaliza, gadis solehah itu. Sinetron ini dibintang oleh Sahrul Gunawan sebagai Dave, Happy Salma sebagai Nurhaliza “Izza”, Hengky Kurniawan sebagai Furqan, Inne Azri sebagai Priti, gadis yang mau ditunangkan dengan Dave, Intan Fairuzia sebagai Berlian, ibunya Priti, Rizal Djibran sebagai papanya Dave dan Eva Malik sebagai ibunya Izza, tukang cuci di keluarga Priti. Sinetron ini ditayangkan stasiun televisi Indosiar mulai 1 Juni 2009 Senin-Jumat, pkl. 18.30 WIB. Soundtrack Sinetron Muallaf berjudul “Dengan-Mu Aku Hidup” yang dinyanyikan oleh Opick.

Sinetron religi yang lain yakni “Para Pencari Tuhan” ditayangkan oleh stasiun televisi SCTV. Biasanya sinetron ini ditayangkan ketika bulan Ramadan. Kini sinetron “Para Pencari Tuhan” sudah sampai pada jilid III. Dua jilid sebelumnya telah sukses karena memiliki rating yang tinggi dalam setiap penayangannya. Sinetron “Para Pencari Tuhan” berkisah tentang kehidupan seorang merbot (penjaga mushala) bernama Bang Jack (Deddy Mizwar) dan ketiga muridnya yang mantan narapidana, yaitu Chelsea (Melki Bajaj), Barong (Aden Bajaj), dan Juki (Isa Bajaj). Setelah keluar dari penjara, Barong diusir dari komplotan curanmor lantaran sering menyanyi di pengadilan. Setali tiga uang, Juki yang mantan copet, ditolak mentah-mentah saat kembali ke rumah ibunya. Nasib Chelsea agak berbeda. Ketika akan mengajak rujuk kembali dengan mantan istrinya, Marni (Anggia Jelita). Ternyata sang istri sudah menikah dengan Sumarno, polisi yang menjebloskannya ke penjara. Akhirnya mereka bertiga secara tak sengaja bertemu dan luntang-lantung menyusuri Jakarta yang tak lagi ramah. Seharian mereka menjumpai warung tutup. Hati mereka makin sakit, merasa dunia sudah benar-benar menutup diri bagi mereka. Mereka baru tersadar saat ada yang memberitahu bahwa hari ini adalah hari pertama bulan puasa, sehingga tak ada orang makan di warung. Ketiganya kemudian terdampar di sebuah mushala bernama At-Taufiq. Di sana ada Bang Jack, penjaga mushala yang fanatik dengan bedug. Dia tak mau adzan jika belum menabuh bedug. Mantan tukang jagal ini akhirnya tak hanya menerima ketiga narapidana tersebut tapi sekaligus sudi membimbing mereka ke jalan yang benar. Sebenarnya ilmu agama Bang Jack sendiri pas-pasan sehingga dalam penerapan agama sering keliru. Untunglah ada Aya (Zaskia Adya Mecca) yang membantunya. Gadis cantik penjual kolak dan pengelola perpustakaan gratis ini paham soal agama. Aya adalah adik ipar Ustad Ferry (Akri Patrio), sang ketua pengurus mushala, yang pamornya tengah menanjak setelah menjadi komentator di sebuah televisi. Belakangan pupolaritasnya tersaingi oleh istrinya sendiri, Haifa (Annisa Suci Wulandari). Dalam sinetron ini juga ditampilkan hubungan yang unik antara Bang Udin (Udin Nganga), seorang hansip, dan sahabatnya Asrul (Asrul), seorang pria beristri satu beranak empat, dengan Pak Jalal (Jarwo Kuat). Bang Udin dan Asrul sering merasa kesal dengan Pak Jalal yang merupakan orang paling kaya di kampungnya. Sekesal apapun mereka tetap mendatangi Pak Jalal untuk diberikan pekerjaan pada saat mereka kekurangan uang untuk biaya hidup. Selain itu, sinetron ini juga diwarnai dengan kisah cinta Aya dengan Azzam (Agus Kuncoro), teman masa kecil Aya, yang berliku-liku. Walau lamarannya sudah tiga kali ditolak, Azzam tetap pantang menyerah mengejar cinta Aya.[11] Sinetron ini dibintangi oleh Deddy Mizwar sebagai Bang Jack, Melki Bajaj sebagai Chelsea, Aden Bajaj sebagai Barong, Isa Bajaj sebagai Juki, Zaskia Adya Mecca sebagai Aya, Artha Ivano sebagai Kalila, Akri Patrio sebagai Ustadz Ferry, Annisa Suci Wulandari sebagai Haifa, Agus Kuncoro sebagai Azzam, Udin Nganga sebagai Bang Udin, Asrul Dahlan sebagai Asrul, Jarwo Kuat sebagai Pak Jalal, Tora Sudiro sebagai Baha, Anggia Jelita sebagai Marni, Deliana Siahaan sebagai Mak Juki, Yahya Zakhri sebagai Bang Uyan, Linda Leona sebagai Linda, Idrus Madhani sebagai Pak RW, Sheila Purnama Bulan sebagai Sheila, Dara KDI sebagai Dara, Otis Pamutih sebagai Bang Yongki dan lain-lain. Sinetron ini akan tayang dalam menyambut bulan Ramadan tahun 2009 ini. Dalam jilid III ini diceritakan Bang Jack yang sudah pergi berhaji tetapi ingin balik ke Mekah. Cerita juga akan mengalir seputar Barong, Juki, Chelsea, trio mantan narapidana yang kini sudah bergelar haji. Cerita juga akan mengeksplor lebih dalam mengenai romantisme cinta segitiga antara Azzam (Agus Kuncoro), Aya (Zaskia Adya Mecca) dan Kalila (Artha Ivano). Sinetron ini akan tayang setiap hari selama bulan Ramadan yang dimulai pukul 02.30 WIB hingga pukul 04.00 WIB. Lagu yang dipakai sebagai soundtrack adalah lagu “Para Pencari Tuhan” yang dinyanyikan oleh grup musik Ungu.

Kedua sinetron diatas sama-sama membidik umat Islam sebagai sasaran audiens utama. Sinetron “Muallaf” lebih membidik pada kaum abangan yang menjadikan tayangan sinetron religi sebagai sumber pengetahuan agama. Apabila dilihat dari waktu penayangannya yaitu setiap hari Senin-Jumat pukul 18.30 nampaknya sinetron ini lebih membidik pada ibu-ibu dan remaja putri. Waktu-waktu tersebut merupakan waktu istirahat untuk melepas kepenatan setelah setiap hari beraktivitas. Sasaran pada kaum abangan tersebut juga dapat dibaca melalui bintang-bintang yang dihadirkan sekaligus tema yang diangkat. Bintang-bintang yang dihadirkan adalah bintang-bintang yang memiliki pesona dan daya pikat seperti Syahrul Gunawan, Happy Salma dan Hengky Kurniawan. Bintang-bintang tersebut merepresentasikan ketampanan dan kecantikan yang menjadi daya tarik tersendiri dalam dunia hiburan. Industri kapitalis menganggap ini sebagai eksploitasi tubuh yang sangat menguntungkan untuk melipatgandakan akumulasi modalnya. Selain itu, walaupun tema yang diangkat dalam sinetron ini adalah seorang Muallaf -yang berarti orang yang baru masuk Islam- tetapi nuansa romantikanya justru yang nampak lebih kental. Romantika ataupun kisah cinta juga mempunyai daya jual yang tinggi karena cinta merupakan ekspresi dari kebutuhan psikologis setiap manusia.

Sementara itu sinetron “Para Pencari Tuhan” lebih membidik pada kalangan santri dan priyayi. Hal ini dapat dilihat dari tema yang diangkat dan juga jam tayang sinetron. sebetulnya tema yang diangkat agak berat yaitu mengenai pertobatan untuk mencari kebenaran. Para “pendosa” tersebut digambarkan pada sosok Chelsea (Melki Bajaj), Barong (Aden Bajaj), dan Juki (Isa Bajaj) yang mempunyai dosa berbeda-beda. Barong adalah mantan komplotan curanmor. Setali tiga uang, Juki yang mantan copet dan Chealsea yang mempunyai dosa sejenis. Namun, dengan kemasan yang apik dan tidak terkesan menggurui sinetron tersebut mendapat sambutan dari berbagai pihak. Termasuk dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga ini mengapresiasikan dengan baik sinetron ini karena memberikan tuntunan kepada pemirsa tentang berbagai hal yang berangkat dari bersikap dan berprilaku Islami.[12] Berbeda dengan sinetron “Muallaf” yang nampak diawang-awang dan tidak menampakkan realitas yang sebenarnya, sinetron “Para Pencari Tuhan” lebih mengedepankan kehidupan sehari-hari yang jauh dari mimpi. Hal itu dapat dibaca dari setting kehidupan para tokohnya, pilihan kostum, dan juga bahasa yang dipakai. Semua merepresentasikan kondisi yang sewajarnya. Kondisi kehidupan sehari-hari.

Perspektif McDonaldisasi memandang komodifikasi sinetron religi ini kedalam empat aspek yakni efisiensi, kalkulabilitas, prediktabilitas, dan kontrol melalui teknologi nonmanusia.  Dalam analisis efisiensi, kedua sinetron diatas menerapkan pola penggarapan sinetron yang serba cepat-mulai dari penulisan scenario, syuting disejumlah lokasi, editing, mixing, sampai finishing semua dikerjakan serba instan dengan tuntutan cerita yang runtut. Akibatnya tayangan menjadi menurun secara kualitas. Efisiensi dilakukan dengan jalan memberikan kontrak ekslusif bagi para bintang sinetron. Dalam kontrak tersebut pemain sinetron di mintai untuk membintangi beberapa judul sinetron dalam rumah produksi yang sama. Tayangan sinetron religi membuat orang tidak perlu ke gedung film untuk melihat sebuah tayangan sinetron. Bisa dibayangkan repotnya kalau hanya ingin hiburan saja harus selalu pergi dari rumah. Kita hanya perlu duduk didepan televisi untuk dapat melihat tayangan televisi yang dapat juga menambah khasanah pengetahuan agama. Orang juga tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk membaca novel-novel religius karena novel-novel tersebut telah diterjemahkan dalam bentuk sinetron. Tayangan sinetron religi menyediakan waktu yang cepat dan tidak perlu repot dalam menyediakan sarana hiburan televisi.

Analisis kalkulabilitas menempatkan kuantitas diatas kualitas. Pada fenomena tayangan sinetron religi dapat dibaca dari fenomena banyaknya jumlah sinetron-sinetron religi yang beredar pada stasiun-stasiun televisi. Padahal apabila dicermati lebih jauh, ternyata rumah produksinya adalah sama. Selain itu, terutama pada bulan Ramadan tayangan-tayangan dalam bentuk sinetron religius mengambil frekuensi tayang yang sering dan juga dengan durasi yang panjang. Orang yang menyaksikan tayangan ini tidak sadar kalau waktunya telah habis untuk menonton sinetron religi tersebut. Penonton terjebak pada strategi yang dibuat oleh pengelola stasiun untuk membuat mereka menjadi lebih tahan didepan televisi. Caranya adalah menyela dengan iklan apabila alur cerita mendekati klimaks. Strategi ini berfungsi untuk membuat orang menjadi penasaran sehingga tidak beranjak dari tempat duduknya.

Sinetron-sinetron religi mendasarkan tolak ukur audience rating (tingkat ketertontonan acara televise) dalam pola-polakerjanya. Audience rating ini juga untuk melihat banyaknya iklan yang terserap ke dalam sinetron. Pola ini menghasilkan output kerja tidak seimbang dimana bertahan atau tidaknya sebuah sinetron religi bergantung pada sedikit atau banyknya iklan yang diperoleh bukan pada kualitas yang sesungguhnya. Selain audience rating, sinetron religi juga menggunakan audience sharen yakni presentase dari jumlah rumah yang menggunakan televisi yang menyetel channel tertentu. Angka ini ditentukan dengan membagi jumlah orang yang menyetel channel tertentu dengan jumlah rumah yang menggunakan televisi.[13]

Audience rating ini merupakan satu kekuatan yang hegemonik yang mengatur dan menentukan strategi telivisi dalam menayangkan sinetron-sinetron religi. Pemikiran ini hanya memikirkan banyaknya jumlah episode sinetron dan bagaimana sinetron tersebut bertahan bahkan sampai berjilid-jilid. Bayangkan berapa jumlah episode sinetron “Muallaf” yang ditayangkan oleh Indosiar senin-jumat sejak bulan Juni hingga saat ini. Sinetron ini juga berpeluang menjadi beberapa jilid lagi mengingat tema-temanya bisa terus berkembang. Pada sinetron religi “Para Pencari Tuhan” sampai saat ini sudah jilid ketiga. Jilid pertama sinetron telah membuat 52 episode. Rencananya pada jilid ketiga ini PT Demi Gisela Citra Sinema selaku rumah produksi sinetron ini akan menayangkan 40 episode. Jumlah setiap episode ini dilakukan dengan cara-cara menciptakan alur-alur sempalan dari alur utama. Pada sinetron “Para Pencari Tuhan” misalnya alur cerita terbagi kedalam plot, Bang Jack dengan tiga muridnya, percintaan antara Azzam dan Aya, perseteruan antara Pak RW, Asrul dan Udin, konflik keluarga Ustad Feri dan kehidupan masa lalu tiga murid Bang Jack. Sebetulnya, eksploitasi untuk mendapatkan jumlah episode yang banyak juga bisa didapatkan dari menyusuri dan menyilangkan cerita dari masing-masing tokoh dan karakter. Misalnya dengan membangun plot cerita tentang percintaan Aya dengan salah satu murid Bang Jack.

Dalam analisis prediktabilitas atau keseragaman tayangan sinetron religi memproduksi tayangan yang sama. Sinetron yang kita lihat dari Jakarta akan sama apabila dilihat dari Surabaya. Tidak ada perbedaan sepanjang sinetron yang dilihat judul dan rumah produksinya sama. Sinetron-sinetron religi selalu memproduksi tema-tema yang sama yakni tema mengenai agama. Tema-tema yang diangkat biasanya seputar ajaran kebaikan, kateladanan dan bercerita mengenai sesuatu yang terpuji. Disamping itu nuansa simbol-simbol agama seperti jilbab, baju koko, peci, ustaz, mubalig, masjid, mengaji pasti selalu ada dalam setiap tayangan. Produksi keseragaman dilakukan untuk melembagakan tayangan sinetron religi. Mau dilihat atau ditonton dilokasi manapun tema maupun simbol-simbol yang dimunculkan akan sama dan seragam.

Produksi-produksi sinetron religi biasanya menggunakan bintang yang top dan mempunyai jam terbang yang tinggi. Para bintang tersebut umumnya terbagi menjadi kelas atas, tengah dan bawah. Secara kualitatif ukuran sosok bintang yang menduduki kelas atas adalah mereka yang sudah memiliki jam terbang tinggi, sering mendapatkan peran utama dan sangat dikenal di masyarakat. Pada sinetron “Muallaf” terdapat nama seperti Syahrul Hunawan, Hengky Kurniawan dan Happy Salma. Sedangkan pada sinetron “Para Pencari Tuhan” terdapat sederet bintang beken seperti Dedy Mizwar, Zaskia Adia Mecca, Grup Bajaj, Akri Patrio dan lainnya. Dalam logika kapitalis bintang yang top akan memberikan ketertarikan terhadap pemirsa. Dengan banyaknya pemirsa yang menonton, maka audience share nya juga akan tinggi. Dengan demikian situasi ini akan melahirkan iklan-iklan yang terdorong untuk masuk menjadi sponsor. Keuntungan buat rumah produksi, pemilik stasiun TV  dan pengiklan tentunya.

Definisi mutu sinetron religi tidak lagi dirumuskan dari ukuran seni peran seperti cerita dan skenario, penyutradaraan, akting para aktor, dan penggarapan secara keseluruhan. Ukuran mutu diukur oleh parameter industrial. Penilaian ini mengisyaratkan terjadinya kesesuaian antara supply produk dan jasa dengan harapan konsumen yang diukur denga audience rating. Dampaknya adalah terjadinya eksploitasi symbol-simbol budaya kelas atas, bertaburan wanita cantik dan pria tampan, tema lagu yang cocok dengan telinga secara umum, mengusung tema percintaan serta melakukan pembesaran konflik secara tidak wajar. Hal ini bisa diamati terutama pada sinetron “Muallaf.” Sinetron ini hanya menjual mimpi karena alur cerita yang ditawarkan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Sebuah analisis kontrol melalui teknologi nonmanusia ditunjukkan dengan bekerjanya kamera-kamera, lighting, efek visual, tata suara dan lainnya. Dalam hal ini manusia hanya berfungsi sebagai pengoperasi saja dari alat-alat dengan basis teknologi tersebut. Otoritas manusia terbatasi pada kemampuan mereka dalam mengoperasikan teknologi-teknologi tersebut

Kesimpulan

Dalam komodifikasi agama melalui sinetron religi, agama hanya dilihat sebagai komoditas dalam sistem pasar. Kaum kapitalisme mengambil sinetron religi sebagai sebuah sarana untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Hal ini terjadi bisa dilihat dari fenomena dua sinetron yang diangkat yakni sinetron “Muallaf” dan “Para Pencari Tuhan.” Pendidikan keagamaan yang tertanam didalam tema-tema yang diangkat hanyalah sebuah kamuflase untuk menarik pasar. Apabila pasar menyukai sinetron tersebut maka eksistensi sinetron religi akan terus berkembang, namun sebaliknya apabila masyarakat sudah mulai jenuh dengan tayangan-tayangan tersebut maka tayangan tersebut dengan sendirinya akan lenyap. Disinilah arti penting dari sebuah audience rating.

Mengikuti pola pespektif McDonaldisasi, tayangan-tayangan sinetron religi mempunyai kesamaan dengan restoran cepat saji yang mengusung semangat efektifitas, prediktabel, kalkulabilitas dan kontrol melalui teknologi nonmanusia. Prinsip-prinsip tersebut merekat kedalam sinetron religi yang diibaratkan sebagai restoran cepat saji. Efektif yang berarti sinetron bisa dilihat di layar kaca (televisi) tanpa harus lari kemana-mana. Produksi pola penggarapan sinetron yang serba cepat-mulai dari penulisan skenario, syuting disejumlah lokasi, editing, mixing, sampai finishing semua dikerjakan serba instan dengan tuntutan cerita yang runtut.

Prediktabel berarti mengusung keseragaman tema maupun alur cerita dan dapat dilihat dimana-mana dan selalu sama, mengusung simbol-simbol agama yang sama. Semua terstandar. Audience rating menjadi sesuatu yang hegemonik dalam mengatakan baik buruknya sebuah tayangan. Hal ini menciptakan kesadaran semu karena baik buruk menurut audience rating bukan merupakan kondisi baik bauruk yang sebenarnya. Bahkan rumah-rumah produksi biasanya meniru sinetron-sinetron religi yang mempunyai audience rating tinggi. Akibatnya karya seni dan kreativitas menjadi mandeg. Produksi-produksi sinetron religi biasanya menggunakan bintang yang top dan mempunyai jam terbang yang tinggi. Definisi mutu sinetron religi tidak lagi dirumuskan dari ukuran seni peran seperti cerita dan skenario, penyutradaraan, akting para aktor, dan penggarapan secara keseluruhan. Namun, ukuran mutu diukur oleh parameter industrial.

Kalkulabilitas berarti tayangan sinetron religi biasanya berdurasi panjang dengan frekuensi yang cukup sering dalam waktu sehari. Satu sinetron bisa menghabiskan berpuluh-puluh episode dan terdiri dari beberapa jilid. Rumah produksi lebih mengutamakan bintang yang top daripada mutu sinetron religi yang benar-benar mendidik dan menjadi cara lain dalam memperoleh pengetahuan agama.

Sebuah analisis kontrol melalui teknologi nonmanusia ditunjukkan dengan bekerjanya kamera-kamera, lighting, efek visual, tata suara dan lainnya. Dalam hal ini manusia hanya berfungsi sebagai pengoperasi saja dari alat-alat dengan basis teknologi tersebut. Otoritas manusia terbatasi pada kemampuan mereka dalam mengoperasikan teknologi-teknologi tersebut. Produser tidak dapat membuat sinetron religi apabila tidak menggunakan teknologi-teknologi tersebut

Daftar Pustaka

Fukuyama , Francis. 2007. The Great Disruptions: Hakikat Manusia dan Rekonstitusi Tatanan Sosial. Jakarta: Penerbit Qalam

Labib, Muh.2003. Potret Sinetron Indonesia: Antara Realitas Virtual dan Realitas Sosial. Jakarta: PT. Mandar Utama Tiga Books Division

Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2008. Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern.bYogyakarta: Kreasi Wacana

Ritzer, George. 1985. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Jakarta: CV. Rajawali

Ritzer, George. 2002.  Ketika Kapitalisme Berjingkrang: Telaah Kritis Terhadap Gelombang McDonaldisasi Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Ritzer, George. 2008. Teori Sosial Postmodern. Yogyakarta: Penerbit Juxtapose dan Kreasi Wacana

Sindhunata.1983. Dilema Usaha Manusia Rasional: Kritik Masyarakat Modern oleh Max Hokrkhemer dalam Rangka Sekolah Frankfurt. Jakarta: PT. Gramedia

Tesis

Nugroho, Panji Suryo.2008. Membongkar Mitos Musik Pop Religi dalam Mitologi Budaya Massa Islam di Indonesia: Semiotika Sampul Album Pop Religi Ungu. Semarang: Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Walisongo

Website

http://www.marxists.org/

http://kili.multiply.com/journal

http://www.wikipedia.co.id

http://www.kompas.com/

 

 

 

---

[1] Lihat Francis Fukuyama, The Great Disruptions: Hakikat Manusia dan Rekonstitusi Tatanan Sosial. (Jakarta: Penerbit Qalam, 2007) Hal 4

[2] Diambil dari artikel Azyumardi Azra yang pernah dimuat di Harian Republika 11 September 2008

[3] Lihat George Ritzer, Teori Sosial Postmodern (Yogyakarta: Penerbit Juxtapose dan Kreasi Wacana, 2008) Hal 144

[4] Dapat diakses http://www.marxists.org/glossary/terms/c/o.htm, data dari situs ini ditelusuri dari  http://kili.multiply.com/journal

[5] Diambil dari  http://kili.multiply.com/journal

[6] Lihat Sindhunata, Dilema Usaha Manusia Rasional: Kritik Masyarakat Modern oleh Max Hokrkhemer dalam Rangka Sekolah Frankfurt (Jakarta: Gramedia, 1983) Hal 121

[7] Lihat George Ritzer. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda (Jakarta: CV. Rajawali,1985) hal 40-41

[8] Lihat George Ritzer, Ketika Kapitalisme Berjingkrang: Telaah Kritis Terhadap Gelombang McDonaldisasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2002) Hal 62

[9] Lihat Lihat George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008) Hal 616

[10] Lihat Muh Labib, Potret Sinetron Indonesia: Antara Realitas Virtual dan Realitas Sosial (Jakarta: PT. Mandar Utama Tiga Books Division, 2003) Hal 18-19

[11] Lihat http://www.wikipedia.co.id

[12] http://www.kompas.com/read/xml/2008/09/12/22400137

[13] Wimmer dan Dominic seperti yang dikutip oleh Muh Labib, Potret Sinetron Indonesia: Antara Realitas Virtual dan Realitas Sosial (Jakarta: PT. Mandar Utama Tiga Books Division, 2003) Hal 28

Dibalik Kebijakan Privatisasi BUMN: Sebuah Catatan Kritis

Paper

Dibalik Kebijakan Privatisasi BUMN:

Sebuah Catatan Kritis

1.1 Latar Belakang Masalah

Realitas pada wilayah ekonomi-politik menyuguhkan fakta bahwa berbagai kebijakan privatisasi dalam perspektif ekonomi mempunyai kaitan erat dengan globalisasi. Secara teoritis, privatisasi merupakan pintu masuk pagi implementasi pola pikir globalisasi dalam wilayah ekonomi. Melalui privatisasi peran negara termarginalkan secara perlahan-lahan. Disamping itu privatisasi juga menjadi pintu masuk bagi pemodal asing. Sederhananya, melalui privatisasi, pasar menjadi terbuka sehingga otoritas negara sebagai pemegang kendali dihapuskan.

Meskipun mendapatkan perlawanan dari berbagai kalangan dalam setiap proses privatisasi, namun pemerintah tetap ngotot untuk merealisasikannya. Jika dalam salah satu substansi Undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dikatakan bahwa BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional, maka sangat perlu dikritisi privatisasi BUMN yang dilakukan pemerintah kepada pihak asing. Kontrol pihak asing terhadap kebijakan nasional akan sangat bertentangan dengan makna demokrasi ekonomi dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa seperti yang dimaksud dalam UUD 1945.

Perekonomian Indonesia yang tersimpul dalam Pasal 33 UUD 1945 sebenarnya merupakan demokrasi ekonomi, yaitu perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pasal 33 UUD 1945 tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting sehingga pasal tersebut menjadi dasar dan titik tolak pembangunan ekonomi dalam mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa. Dengan demikian negara mempunyai peran dan tanggung jawab normatif dalam berbagai bidang kehidupan.

Sesuai dengan pasal 33 UUD 1945, tugas besar yang harus diemban oleh BUMN adalah sebagai penjaga gawang aset-aset strategis yang dimiliki oleh Negara. Namun, kenyataan berbicara lain. Pada tahun 2008 kemarin, pemerintah memprivatisasi sekitar 38 BUMN. Dari jumlah itu, sebagian merupakan rencana privatisasi baru dan lainnya merupakan carry over dari rencana privatisasi BUMN 2007 yang belum dieksekusi. BUMN-BUMN tersebut yaitu; Kawasan Industri Medan, Kawasan Industri Makassar, Kawasan Industri Wijaya Kusuma, BNI Persero, Adhi Karya, PT Asuransi Jasa Indonesia, BTN, Jakarta Lloyd, Krakatau Steel, Industri Sandang, PT Inti, Rukindo, dan Bahtera Adi Guna, Kemudian, PT Perkebunan Nusantara III, PT Perkebunan Nusantara IV, PT Perkebunan Nusantara VII, dan Sarana Karya, Semen Batu Raya, Waskita Karya, Sucofindo, Surveyor Indonesia, Kawasan Berikat Nusantara, Pembangunan Perumahan (melalui IPO), Kawasan Industri Surabaya, dan Rekayasa Industri. Yodya Karya, Kimia Farma dan Indo Farma, PT Kraft Aceh, PT Dirgantara Industri, Boma Vista, PT Barata, PT Inka, Dok Perkapalan Surabaya, Dok Perkapalan Koja Bahari, Biramaya Karya, dan Industri Kapal Indonesia.[1]

Perspektif pemerintah melihat bahwa privatisasi BUMN merupakan solusi terbaik, karena dapat memperbaiki kinerja BUMN yang secara umum buruk. Ini menjadi alasan pertama kenapa privatisasi dilakukan. Kedua, yang sangat mendesak, untuk menambal defisit APBN yang terjadi sejak beberapa tahun lalu bahkan beberapa tahun ke depan. Ketiga adalah untuk menumbuhkan kepercayaan internasional dengan mengundang dan memberi kesempatan kepada investor asing membeli BUMN.

Tujuan dari itu semua adalah agar perekonomian Indonesia menjadi stabil secara perlahan. Akan tetapi bagi banyak kalangan, privatisasi bukanlah solusi yang baik, justru menjadi masalah baru bagi buruknya bidang perekonomian di Indonesia. Hal ini disebabkan perusahaan negara yang dijual adalah aset strategis dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara.

Beberapa pihak menilai pemerintah terlalu agresif dan gegabah dalam membuat rencana privatisasi BUMN. Pemerintah tidak mau bersusah-susah dalam menambal defisit APBN. Bahkan, proses privatisasi terkesan dilaksanakan secara sembrono. Kasus yang paling aktual dan tidak akan pernah dilupakan adalah penjualan murah PT. Indosat kepada Temasek Singapura. Skandal divestasi Indosat menambah daftar hitam pelaksanaan privatisasi BUMN di Indonesia. Beberapa alasan yang dipakai oleh pemerintah dalam melego BUMN produktif tersebut adalah; kebutuhan menutup APBN 2002, pemberantasan KKN di BUMN-BUMN, bisnis Indosat adalah bisnis sunset yang akan terbenam, maka Indosat perlu segera dijual, perlu tambahan agar Indosat/Satelindo bisa berkembang dan bertahan hidup, ketidakmampuan pemerintah secara finansial mengelola 2 BUMN telekomunikasi (Indosat / Telkom) sehingga salah satu harus dijual, perlunya partner asing untuk membawa modal dan “expertise” ke dalam Indosat.[2]

Namun semua alasan yang dipakai oleh pemerintah tersebut dibantah oleh Serikat Pekerja Indosat (SPI). Bantahan tersebut antara lain mengatakan bahwa Indosat adalah perusahaan terbaik di Indonesia termasauk sebagai pembayar pajak terbaik kedua selama bertahun-tahun. Selain itu SPI juga menilai bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemerintah cenderung berubah dari waktu ke waktu. Adapun argumen SPI dalam menolak privatisasi ini adalah sebagai berikut;

1. Indosat adalah bisnis yang strategis menyangkut kepentingan Negara dan rakyat sesuai pasal 33 UUD 1945.
2. Perolehan keuntungan yang besar, dan rutin memberikan deviden dan pajak besar setiap tahun kepada Negara
3. Adanya pelanggaran konstitusi dan berbagai peraturan, Tap MPR dan UU
4. Adanya penipuan lewat penggunaan “special purpose vehicle” (SPV) ICL[3], dalam perjanjian jual belinya.
5. Harga jual rendah karena penggorengan harga saham[4] serta berbagai hal lainnya.[5]

Bahkan, kini penjualan Indosat justru menimbulkan persoalan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan telah terjadi persaingan tidak sehat dalam industri telekomunikasi akibat kepemilikan silang Temasek di Indosat dan Telkomsel.

Fenomena privatisasi telah menjadi masalah serius yang semakin mencekam kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemerintah selalu mengatakan untuk senantiasa mentaati UUD 1945 yang ada, sementara pemerintah tidak peduli dengan UUD 1945 tersebut. Mantan ketua MPR, Amin Rais pernah berujar bahwasanya privatisasi BUMN sama artinya dengan menjual negara.

1.2. Permasalahan (Fokus Pembahasan)

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan dan fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah apa yang sebenarnya terjadi dari adanya privatisasi BUMN yang secara ekonomi menguasai hajat hidup orang banyak di Indonesia?

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Konsep Dasar BUMN

Sesuai dengan UU No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang dijadikan pemerintah sebagai landasan privatisasi, Badan yang dimaksud dengan Usaha Milik Negara atau State Owned Enterprises (SOEs) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sedangkan tujuan pendirian menurut pasal 2 ayat 1 UU nomor 19 tahun 2003 adalah sebagai berikut;

1. Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara
2. Mengejar dan mencari keuntungan
3. Pemenuhan hajat hidup orang banyak
4. Perintis kegiatan-kegiatan usaha
5. Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah.

Undang-Undang tersebut mengamanahkan untuk memisahkan secara tegas antara regulator (pemerintah melalui departemen teknisnya) dengan operator (kementeriaan BUMN). Di sini terdapat teori principal agent dalam pemetaan hubungan antara pemerintah dengan BUMN, yakni agent (perusahaan, yakni BUMN) bertanggung jawab kepada Principal (pemilik yang dalam hal ini adalah pemerintah).

Menurut pasal 5 UU nomor 19 tahun 2003, pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi dimana Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. Pasal 6 menentukan bahwa pengawasan BUMN dilakukan oleh Komisaris dan Dewan Pengawas. Komisaris dan Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris dan Dewan Pengawas harus mematuhi Anggaran Dasar BUMN dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Secara garis besar pasal 9 UU Nomor 19 tahun 2003 menentukan Bentuk Badan usaha yang terdiri atas:

1. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

2. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Pengelompokan BUMN berdasarkan Bidang usahanya, dibedakan menjadi;

a. Public Utilities, adalah BUMN yang bergerak dibidang usaha menguasai hajat hidup orang banyak. Contohnya, PT. Krakatau Steel, P.T. Telkom, PLN, KAI. Semen Gresik

b. Industry Vital Strategies, adalah BUMN yang bergerak dalam sektor-sektor industri yang bersifat penting, vital dan strategis. Contoh ; Pertamina, Aneka Tambang, Batubara Bukit Asam.

c. Business, adalah BUMN yang bergerak di sektor-sektor bisnis secara umum. Contoh ; BNI, Bank Mandiri, BRI. PT. Wika

Undang-undang UU Nomor 19 tahun 2003 disusun untuk menciptakan sistim pengelolaan dan pengawasan berlandaskan pada prinsip efisiensi dan produktivitas guna meningkatkan kinerja dan nilai (value) BUMN, serta menghindarkan BUMN dari tindakan-tindakan pengeksploitasian di luar asas tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

 

2.2 Sejarah Singkat BUMN di Indonesia

Pada periode sebelum kemerdekaan, Pemerintah Hindia Belanda melakukan usaha untuk kepentingan Pemerintah Belanda. Seteleh merdeka, pengelolaannya beralih kepada Negara Republik Indonesia melalui nasionalisasi. Pada awalnya Pemerintah RI membentuk Perusahaan Negara dengan modalnya seadanya. PN generasi awal yang didirikan oleh pemerintah RI diantaranya adalah PJKA, PTT, Damri. Setelah pengakuan kedaulatan didirikanlah BNI, BRI, Pelni, Garuda, Semen Gresik, Pupuk Sriwijaya dan lainnya.  Pada periode ini, pendirian PN diorientasikan untuk memenuhi usaha public utilities yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan industri vital dan strategis.[6]

Pada generasi kedua BUMN yaitu antara tahun 1959-1974 Pemerintah mengambilalih semua perusahaan Belanda berdasarkan UU No. 85 Tahun 1958. Periode ini sering disebut sebagai etatisme karena peranan negara yang begitu dominan. Jumlah perusahaan Belanda yang di nasionalisasikan berjumlah sekitar 557 buah. Sejak Pemerintahan Orde Baru, sistim ekonomi etatisme mulai bergeser kearah pasar bebas yang ditandai dengan keluarnya UU No. I Tahun 1967 tentang PMA dan UU No.6 tahun 1968 tentang PMDN. Momentum tersebut merupakan awal dari liberalisasi ekonomi di Indonesia. Swasta asing mulai bersaing dengan BUMN. Muncullah kontrak-kontrak karya pada sejumlah perusahaan asing.

Secara teoritik, kontrak karya tersebut menguntungkan Indonesia karena sharenya adalah 70:30 untuk pemerintah Indonesia. Namun pada kenyataanya, justru Indonesia yang dirugikan. Salah satunya adalah Exxon Mobil yang mengeksplorasi Blok Cepu. Lewat penandatanganan Joint Operating Agreement (JOA) Blok Cepu pada tanggal 15 Maret 2006 pengelolaan Blok Cepu diserahkan kepada Exxon Mobil. Penunjukan Exxon Mobil tidak bias lepas dari sikap pemerintah yang tunduk kepada tekanan Amerika. Padahal Pertamina sebagai BUMN milik bangsa sebetulnya mampu untuk mengelola aset berharga tersebut. Seperti diketahui Blok Cepu mempunyai potensi secara keseluruhan sebesar 10,96 milyar barel minyak dan 62,64 TCF (triliun cubic feet) gas. Paling tidak pendapatan kotor yang akan diperoleh dalam eksplorasi Blok Cepu adalah sekitar Rp. 1500 Triliun.[7]

Perang Yom Kippur yang memicu naiknya harga minyak dunia pada tahun 1973 memicu pemerintah RI untuk mendirikan BUMN secara besar-besaran generasi ketiga. Namun, kondisi ini tidaklah lama. Tahun 1983 harga minyak kembali merosot oleh karena itu pemerintah menerapkan kebijakan Tax Reform.

Gelombang  globalisasi, deregulasi-debirokratisasi dan swastanisasi melahirkan BUMN generasi selanjutnya yang lebih liberal. Banyak BUMN yang menguasai hajat hidup orang banyak yang diswastanisasi. Dalihnya adalah efisiensi, kemandirian dan transparansi. Beberapa BUMN strategis yang dijual tersebut adalah PT. Telkom, PT. Tambang Timah, PT Indosat, PT Semen Gresik dan lain-lain.

 

2.3 Memaknai Privatisasi

Privatisasi adalah proses pengalihan kepemilikan dari milik umum menjadi milik pribadi. Secara teori, privatisasi membantu terbentuknya pasar bebas, mengembangnya kompetisi kapitalis, yang oleh para pendukungnya dianggap akan memberikan harga yang lebih kompetitif kepada publik. Sementara itu para kaum sosialis menganggap privatisasi sebagai hal yang negatif, karena memberikan layanan penting untuk publik kepada sektor privat akan menghilangkan kontrol publik dan mengakibatkan kualitas layanan yang buruk, akibat penghematan-penghematan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mendapatkan profit.

Hakikat atau makna privatisasi adalah mengurangi keterlibatan atau intervensi pemerintah ke ekonomi secara langsung. Pemerintah cukup melaksanakan tugas-tugas yang tidak dapat dilaksanakan oleh pasar termasuk pertahanan dan keamanan serta redistribusi pendapatan. Dalam keadaan yang ideal, negara hanya bertindak sebagai pengatur, penata, penegak rule of law, dan penjamin rasa aman. Privatisasi merupakan alat untuk merubah relasi antara pemerintah dan sektor privat. Sebab proses privatisasi telah memproduksi kesempatan bagi sektor privat untuk ikut berpartisipasi dalam memproduksi dan menyediakan kebutuhan public service.[8] Secara kelembagaan privatisasi merupakan tindakan depolitisasi negara di ranah ekonomi dengan pelucutan sejumlah peran dan otoritas negara dalam proses pemenuhan kebutuhan publik baik yang berbentuk barang maupun jasa.

Pada tataran implementasi, privatisasi, dalam banyak kasus telah merubah relasi antara pemerintah dan sektor privat di ranah penyediaan barang dan jasa. Perubahan hubungan tersebut digerakkan oleh empat motivasi yaitu motivasi efektifitas ekonomi, motivasi pengembangan sektor privat, motivasi untuk menaikkan pendapatan negara serta motivasi politik.[9] Sedangkan tujuan utama pelaksanaan privatisasi BUMN sesungguhnya bukanlah untuk mengambilalih perusahaan, melainkan untuk menata ulang struktur perekonomian sebuah negara guna melempengkan jalan bagi penyelenggaraan agenda-agenda ekonomi neoliberal secara internasional.[10]

2.3 Catatan-catatan Kontroversi

Privatisasi tidak semudah apa yang digambarkan dalam visi Kementerian Negara BUMN seperti pada poin meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan saham BUMN. Sekilas masyarakat luas dilibatkan dalam kepemilikan BUMN, sementara yang dimaksud masyarakat pada konteks diatas sesungguhnya bukanlah pengertian masyarakat secara umum, tetapi memiliki makna khusus yaitu investor asing.

Privatisasi adalah pemindahan kepemilikan aset-aset milik negara kepada swasta dan asing. Namun Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN dijelaskan makna privatisasi dengan menambahkan alasan dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan dan memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham masyarakat. Berdasarkan pengertian privatisasi dalam undang-undang BUMN, visi Kementerian Negara BUMN tentang privatisasi adalah mendorong BUMN untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan guna menjadi unggul dalam industrinya serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan sahamnya. Sementara itu dalam program privatisasi tahun 2008 alasan yang dikemukakan oleh Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil adalah: Privatisasi BUMN dilakukan tidak untuk menjual BUMN, melainkan untuk memberdayakan BUMN itu sendiri, sehingga akan menjadikan BUMN lebih transparan dan dinamis. Fakta bahwa BUMN dijual kepada swasta asing ditutup-tutupi dengan dalih pemberdayaan dan pendinamisan.

Istilah privatisasi biasa dibungkus dengan istilah dan pemaknaan yang berbeda-beda. Misalnya, privatisasi perguruan tinggi negeri (PTN) dibungkus dengan istilah otonomi kampus, dan istilah privatisasi BUMN dimaknai sebagai meningkatkan peran serta masyarakat. Tujuan pembungkusan ini adalah untuk mengelabui pandangan publik. Pernyataan Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil bahwa privatisasi BUMN bukanlah untuk menjual BUMN melainkan untuk memberdayakan BUMN adalah pernyataan yang sifatnya klise.

Mencermati soal kinerja BUMN, memang sejak awal berdiri kinerja perusahaan negara kurang baik. Namun harus dipahami bahwa BUMN adalah agent of development yang melaksanakan misi ganda, yakni bisnis dan sosial. Selain itu fakta yang sulit dibantahkan bahwa BUMN selama ini menjadi sapi perah para penguasa. Sumber dana dari BUMN inilah yang selama ini menjadi modal bagi seseorang atau sekelompok orang penguasa untuk memuluskan ambisi politik dan bisnisnya. Maka korupsi sangat besar didalam perusahaan BUMN. Hal inilah yang sesungguhnya dominan membuat buruknya kinerja BUMN secara keseluruhan. KKN yang menjadikan pengelolaan BUMN menjadi tidak efisien dan sangat sulit untuk berkembang.

Para pemilik modal asing dari berbagai kalangan sangat berkepentingan terhadap pelaksanaan privatisasi di Indonesia. Para pemilik modal asing menginginkan pemerintah Indonesia membuka lahan penjarahan bagi mereka. Para pemilik modal asing sebenarnya tidak mengharapkan perbaikan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia, tetapi yang mereka inginkan adalah mengambil kekayaan Indonesia dengan cara-cara yang melanggar hak-hak rakyat. Pemerintah sering mengatakan bahwa privatisasi bertujuan peningkatan efisiensi dan pemberantasan korupsi adalah sangat tidak berdasar. Pada dasarnya tidak ada kaitan antara BUMN yang bersih dengan pemindahan kepemilikan ke tangan investor.

Untuk memberantas korupsi di BUMN bukanlah dengan cara privatisasi melainkan dengan penegakan hukum yang tegas. Sudah menjadi rahasia umum BUMN menjadi sapi perah para pejabat, politisi, swasta, dan orang dalam BUMN itu sendiri. Namun sampai saat ini belum ada kebijakan yang tegas dan jelas dari pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Privatisasi bukanlah solusi bagi Indonesia tetapi merupakan sebuah ancaman bagi eksistensi pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan kemandirian ekonomi bangsa dan negara. Penegakan hokum dan proses restrukturisasi harus dikedepankan dalam proses pembinaan BUMN.

2.4 Menelusuri Idiologi di Balik Ide Privatisasi

Apabila ditelusuri lebih jauh privatisasi yang dimulai dari resep IMF untuk perbaikan ekonomi pasca krisis ekonomi di Indonesia sarat dengan kepentingan pihak tertentu. Pihak tersebut tidak lain adalah para pemilik modal asing. Begitulah, semua terjadi karena logika pasar. Dalam perspektif teori ekonomi klasik, pasar merupakan salah satu sistim besar yang bisa dijalankan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonominya yang meliputi produksi, konsumsi, dan distribusi. Pasar dengan mekanismenya mampu berjalan sendiri dengan mengikuti logika hukumnya, permintaan dan penawaran. “Invisible hand”, pasar diatur oleh tangan yang tidak terlihat, mengatur sendiri serta melakukan penyesuaian-penyesuaian secara mandiri. Pasar dianggap sebagai mekanisme otomatis (self-regulating) yang selalu mengarah pada neraca keseimbangan, equilibrium, sehingga terwujud alokasi sumber daya dengan cara yang paling efektif dan efisien.

Adam Smith memaklumatkan liberalisme pasar secara luas dalam mekanismenya. Melalui ajarannya, Laissez faire (biarkan saja), Smith menahbiskan “absolutisme pasar,”atas lembaga-lembaga lainnya di masyarakat. Menurutnya ekonomi pasar akan berkembang dengan bebas jika negara tidak ikut campur tangan dalam dunia ekonomi. Peranan pemerintah sebaiknya ditekan seminimal mungkin dalam mekanisme ekonomi pasar.

Adalah pasar dapat mengatur dirinya sendiri merupakan argumentasi terkuat kapitalisme liberal dan menentang campur tangan negara. Smith mengatakan, jika seluruh sistim yang memberikan hak istimewa dan memberikan batasan dihapuskan maka dengan sendirinya akan terbentuk suatu sistem kebebasan alamiah yang jelas dan sederhana. Selama setiap pribadi tidak melanggar aturan ini, ia akan diberikan kebebasan sepenuhnya agar dapat mengikuti kepentingannya dengan caranya sendiri serta dapat mengembangkan modalnya di bidang lain.

Merujuk pada pemikiran Adam Smith diatas, privatisasi merupakan penerimaan terhadap konsep-konsep kapitalisme gaya baru dengan bungkus neoliberalisme. Pokok-pokok ajaran neoliberalisme tergambar pada: pertama, biarkan pasar bekerja, kedua, kurangi pemborosan dengan memangkas semua anggaran negara yang tidak produktif seperti subsidi pelayanan sosial, ketiga, lakukan deregulasi ekonomi, keempat, keyakinan terhadap privatisasi, kelima, keyakinan pada tanggung jawab individual. Kesepakatan Washington (Washington Consensus) merupakan menifestasi dari pembelaan ekonomi privat terutama yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang mengontrol dan menguasai ekonomi internasional.

Tokoh yang terkenal penganjur paham ini adalah F.A Hayek dan Milton Friedman. Bagi Friedman pemikir yang masih percaya pada kapitalisme klasik itu berpendapat bahwa urusan negara hanyalah masalah tentara dan polisi, yang melindungi hidup dan milik penduduknya (negara sebagai penjaga). Terutama sekali negara tidak boleh mencampuri perekonomian dan menarik pajak dari rakyatnya. Karena menurutnya telah terbukti bahwa krisis ekonomi semakin memburuk jika negara berusaha untuk mengatasinya. Menurut Friedman insentif individu adalah sebagai pedoman dan motor terbaik untuk menggerakkan perekonomian.” Ada satu, dan hanya satu, tanggung jawab social perusahaan atau bisnis yaitu menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mengumpulkan laba sebanyak-banyaknya.”[11]

Apabila dicermati lebih lanjut, baik pandangan Friedman maupun Hayek seolah meminggirkan peran negara pada tempat yang tidak semestinya. Selain itu, pandangan neoliberalisme ini melihat bahwa pemilikan swasta benar-benar menjadi sesuatu yang absolut tanpa peran sosial apapun kecuali untuk akumulasi laba privat. Sedangkan pandangan liberal klasik, peran sosial kaum swasta masih diperlukan untuk menyejahterakan masyarakat. Idiologi kaum neoliberalisme justru benar-benar melepaskan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat

Berbagai analisis mengemukakan, privatisasi akan membawa dampak buruk, karena dalam jangka panjang akan mengalihkan aset nasional ke pihak asing dengan harga murah sesuai dengan skenario planning yang dirancang IMF dan negara-negara donornya. Indonesia akan terperangkap dalam jerat perdagangan bebas yang semakin meminggirkan kemampuan ekonomi rakyat sehingga jangka panjang privatisasi hanya akan menciptakan bangsa yang tidak mandiri

Sesungguhnya privatisasi dalam pengertian transformasi model pengelolaan BUMN sama sekali bukan hal baru bagi Indonesia. Pemerintah Orde baru pernah melakukan privatisasi BUMN sebagai bagian dari satu paket program deregulasi dan debirokratisasi nasional. Dalam rangka itu pemerintah berusaha mengubah status badan hukum BUMN secara gradual dari perusahaan jawatan (perjan) dan perusahaan umum (perum) menjadi perusahaan perseroan. Walaupun pelaksanaannya banyak yang tidak tercapai namun privatisasi pada orde tersebut relatif jauh dari kontroversi[12].

Apabila dibandingkan kedua jenis privatisasi antara model  Pemerintah dengan keinginan IMF, maka akan terlihat begitu jelas perbedaannya. Privatisasi model Pemerintah bertujuan untuk efesiensi dan efektivitas serta agar dapat bersaing dengan sektor swasta. Sedangkan privatisasi model IMF adalah menata ulang struktur ekonomi guna memuluskan jalan bagi agenda-agenda ekonomi liberal secara internasional. Ada beberapa indikasi yang mendukung tesis tersebut. Misalnya, sebagaimana tercantum dalam LoI, Selama lima tahun keberadaan IMF I Indonesia (1998-2002) pemerintah dan IMF sepakat untuk menjual sekurang-kurangnya 16 BUMN. Beberapa diantaranya adalah PT Pupuk Kaltim, PT Kimia Farma, PT Telkom, PT Indosat, PT Semen Gresik dan lain-lain. Kita semua tahu bahwa BUMN tersebut diatas merupakan aset pemerintah yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dengan tujuan dan sasaran seperti ini maka dapat disaksikan bahwa selain untuk menutup defisit APBN, maka privatisasi sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan agenda-agenda ekonomi liberal[13].

Privatisasi yang terjadi selama ini terutama yang disarankan IMF patut dicurigai sebagai sesuatu yang merugikan negara. Dalam konteks IMF, privatisasi serta merta membawa pemodal asing yang ingin mengeruk kepentingan semata. Mengikuti pendapat Stiglitz, privatisasi tidak lain adalah sebuah mekanisme rampokisasi. Beberapa indikasinya adalah; pertrama, terungkapnya pernyataan CEO Cemex SA de CV Lorenzo Zambarano dalam harian The Financial Times sehubungan dengan alasan perusahaannya melakukan ekspansi ke Asia. Cemex mengakuisisi PT Semen Gresik Group karena krisis ekonomi membuat harga per ton kapasitas turun dari 500 dolar AS menjadi hanya 100 dolar AS. Cemex ternyata tidak sampai membayar 100 dolar AS per ton kapasitas namun hanya 47 dolar AS saja. Kedua, adanya kecenderungan IMF untuk tidak segan memasuki wilayah politik guna menekan pemerintah Indonesia untuk segera melakukan privatisasi. Dalam kasus PT Semen Gresik Group sebetulnya terjadi penolakan dari masyarakat dan DPR, namun IMF bersikeras dalam mewujudkan keinginannya. Ketiga, uang hasil privatisasi tidak dipergunakan secara jelas. Dana hasil privatisasi Semen Gresik misalnya, ternyata oleh Pemerintah digunakan untuk melakukan intervensi ke pasar uang sehingga rupiah menguat tajam dari Rp. 16.000 menjadi Rp. 6.700 per satu dolar AS.[14] Dengan demikian privatisasi sebetulnya tidak mempunyai niat baik terhadap perekonomian Indonesia, namun memanfaatkannya untuk kepentingan kaum pemodal.

Gelombang privatisasi dalam sejarah mencirikan dua hal. Pertama,[15] privatisasi didefinisikan bukan hanya sebagai alih organisasi dan alih aset, dari aset yang semula dikendalikan negara atau pengelolaan secara tradisional oleh masyarakat local, tetapi mengarah kepada skema baru yakni korporatis. Skema ini dimulai dengan penjualan aset negara tidak hanya lembaga ekonominya dalam bentuk BUMN akan tetapi mengakomodasi sampai penjualan aset-aset kolektif seperti air, yang pada hakikatnya menguasai dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

Kedua, privatisasi menjadi kecenderungan yang hadir dalam situasi ekonomi dan politik yang berdasar pada liberal capitalism. Implikasi dari perubahan ini pihak swasta dapat secara bebas menanamkan modalnya dan mendorong pertumbuhan kapitalisme finance.[16]

BAB III

PENUTUP

 

Kebijakan privatisasi BUMN saat ini memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu UU No 19/2003 tentang BUMN. Meski dalam beberapa hal materi UU No 19/2003 perlu dikaji lagi, secara de jure, privatisasi BUMN adalah kebijakan yang dilindungi UU sehingga kita tidak bisa lagi menyatakan tidak pada kebijakan privatisasi BUMN, sepanjang telah sesuai dengan rambu-rambu yang ditentukan UU No 19/2003. Ke depan rambu-rambu privatisasi BUMN dalam UU No 19/2003 inilah yang perlu dikaji lagi.

Privatisasi, terutama yang dilakukan atas saran dari IMF merupakan jalan pintas untuk memuluskan agenda-agenda neoliberalisme di Indonesia. Privatisasi memiliki potensi yang besar  bagi pemodal asing untuk mencuri kekayaan dari Indonesia. Wilayah privatisasi dijadikan idiologi neoliberalisme dalam memisahkan negara dari proses mensejahterakan masyarakatnya.

BUMN merupakan tangan negara dalam bingkai sistim ekonomi kerakyatan. Fungsi yang diemban oleh BUMN tidak sama dengan yang dianut oleh perusahaan swasta. Fungsi BUMN adalah sebagai instrumen penyeimbang bagi negara untuk menjamin bekerjanya mekanisme pasar secara berkeadilan.

Guna mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa sebaiknya pemerintahmelakukan program pemberdayaan ekonomi rakyat secara maksimal dalam pengelolaan BUMN, hal ini disebabkan karena privatisasi bukanlah solusi yang tepat dalam pembangunan ekonomi bangsa tetapi merupakan ancaman dalam pembangunan perekonomian bangsa pada tahun-tahun yang akan datang.Upaya ini sudah saatnya menjadi prioritas dengan memanfaatkan berbagai kemampuan sumber daya dan peluang yang dimiliki. Bergantung kepada bangsa asing hanya membuat bangsa ini menjadi bangsa yang kerdil.

Daftar Pustaka

Batubara, Marwan.2004. Divestasi Indosat: Kebusukan Sebuah Rezim, Catatan Gugatan Actio Popularis. Jakarta: ILUNI Jakarta

 

Batubara, Marwan dkk.2006.Tragedi dan Ironi Blok Cepu: Nasionalisme yang Tergadai. Jakarta: PT Bening Citra Kreasi Indonesia

 

Deliarnov. 2006 Ekonomi Politik. Jakarta: Penerbit Erlangga

 

Endaryanta, Erwin. 2007. Politik Air di Indonesia: Penjarahan Si Gedhang Oleh Korporasi Aqua-Danone.Yogyakarta : Lab. Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM

 

Pamuji, Nanang, Ucu Martanto (ed). 2006. Kritik Globalisasi dan Neoliberalisme. Yogyakarta: Fisipol UGM

 

R. Ibrahim. 1997. Prospek BUMN dan Kepentingan Umum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

 

Wibowo, I, Francis Wahono (ed).2003. Neoliberalisme. Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas

 

 

Situs

www.legalitas.org

 

 

 

 

---

[1]Diambil dari artikel di situs http://www.legalitas.org

[2] Lihat, Marwan Batubara. Divestasi Indosat: Kebusukan Sebuah Rezim, Catatan Gugatan Actio Popularis( Jakarta: ILUNI Jakarta.2004) Hal 1-2

[3] Tujuan SPV adalah untuk memisahkan suatu unit usaha dalam suatu grup, pendanaan, maupun “tax planning.” Indonesian Comunication Limited (ICL) merupakan kendaraan yang dipakai oleh STT untuk membeli Indosat. Padahal pembeli sesungguhnya adalah STT.

[4] Pada bulan Mei dan Juni 2002 harga saham Indosat adalah Rp. 12.600/lembar. Oleh oknum-oknum yang ingin memperoleh keuntungan sempit diubah menjadi Rp. 8.500/lembar. Pada saat penjualan Indosat terjadi yakni bulan Desember 2002 harga saham Indosat di pasar Rp.8.500. Dengan harga jual Rp. 12.900, Laksamana Sukardi mengatakan adanya premium 50% dari penawaran STT.

[5] Ibid. Hal 3

[6] Lihat Ibrahim R, Prospek BUMN dan Kepentingan Umum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1997) Hal 110

[7] Lihat Marwan Batubara, dkk. Tragedi dan Ironi Blok Cepu: Nasionalisme yang Tergadai ( Jakarta: PT Bening Citra Kreasi Indonesia. 2006) Hal 4-5

[8] Kay and Thompson dalam Miftah Adhi I, Privatisasi dan Institusionalisasi Pasar Domestik dalam kumpulan tulisan Kritik Globalisasi dan Neoliberalisme (Yogyakarta:Fisipol UGM, 2006) Hal 207

[9] Marwah M. Diah, ibid. Hal 208-2009

[10] Lihat Revrisond Baswir dalam Neoliberalisme (Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, 2003) Hal 206-207

[11] Dalam Deliarnov, Ekonomi Politik (Jakarta: Penerbit Erlangga.2006)

[12] Ibid. Hal 207

[13] Ibid. Hal 209

[14] Ibid. Hal 209, 212

[15] Lihat Setiawan dalam Erwin Endaryanta. Politik Air di Indonesia: Penjarahan Si Gedhang Oleh Korporasi Aqua-Danone (Yogyakarta : Lab. Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM.  2007) Hal 28

[16] Ibid. hal 29

paper-paper

Paper

Melencengnya Praktik Bernegara di Indonesia

(Studi Mengenai Melencengnya Praktik Politik Ekonomi Pada Privatisasi BUMN)

1.1 Latar Belakang

Reformasi poltik di Indonesa yang terjadi kurang lebih 10 tahun yang lalu ternyata belum mampu menghasilkan perbaikan kehidupan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Pemilu demokratis pertama kali yang terjadi pada tahun 1999 juga belum mampu membuat bangsa ini keluar dari krisis. Apa boleh buat, demokrasi yang selama ini di gadang-gadang untuk menghasilkan kesejahteraan rakyat, (pada konteks Indonesia) malah membuat rakyat semakin terperosok. Rentang waktu 10 tahun belum mampu menghasilkan sesuatu yang prestisius bagi perbaikan keadaan.

Sejatinya reformasi adalah menghendaki perubahan. Ekonomi konglomerasi Orde Baru digantikan dengan ekonomi yang terdistribusi dengan baik kepada masyarakat, hukum yang berpihak kepada penguasa digantikan dengan hukum yang bersupremasi, praktik pemerintahan yang korup diganti dengan pemerintahan  yang efisien bebas dari KKN, ABRI atau TNI/Polri  harus kembali ke habitat sesungguhnya,  UUD 1945 harus disesuaikan dengan perubahan zaman, sedangkan nilai-nilai demokrasi harus egaliter berpihak kepada rakyat.  Pada akhirnya, kegagalan demi kegagalan yang diinginkan oleh reformasi ternyata berimbas terhadap kegagalan dalam praktik bernegara. Salah satu ciri dari kegagalan tersebut adalah melencengnya perjalanan bangsa dan negara dari arahan konstitusi. Konstitusi dipakai untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan dan keteraturan.

Dalam permasalahan politik muncul berbagai persoalan seputar Pilkada Langsung, Isu pemekaran daerah dan juga peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di DPR yang kurang optimal. Dalam kaitan dengan Pilkada langsung, praktik yang menjadi contoh buruk adalah fenomena konflik horizontal dan vertikal yang terjadi pada setiap momen Pilkada Langsung. Bahkan, konflik tersebut semakin menjadi-jadi dengan adanya pertikaian antarwarga karena ketidakpuasan terhadap hasil sengketa Pilkada. (Mungkin) dalam jangka panjang konflik-konflik tersebut berpotensi menjadi  pemecah belah kehidupan sosial. Gagasan pemekaran daerah diawali dari keinginan untuk mendekatkan secara administratif urusan Pemerintahan Daerah dan juga untuk mengembangkan potensi yang ada pada daerah tersebut. Sebagai konsekuensinya, maka dibentuklah unit-unit pemerintahan lokal dengan memperhatikan letak geografis, potensi ekonomi, sosial, budaya dan akhirnya pendekatan sejarah. Tujuannya adalah agar perkembangan daerah-daerah yang dimekarkan menjadi bertambah cepat dan kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera.  Namun, niat baik tersebut tidak dibarengi dengan niatan baik politisi lokal. Seringnya para elite lokal memanfaatkan momentum ini untuk menambah jabatan dibirokrasi sambil mengambil keuntungan dari proses-proses yang ada. Pemekaran dipakai oleh elite politik sebagai sarana untuk mencapai kekuasaan primordial dan keuntungan pribadi. Bahkan yang lebih ekstrim, pemekaran dijadikan dalih untuk memuaskan ambisi semata. [1] Permasalahan kenegaraan yang tidak kalah menarik adalah rebutan peran di badan legislasi Negara. Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga bentukan baru buah dari amandemen UUD 1945 merasa bahwa perannya untuk ikut ambil bagian dari proses legislasi nasional dikebiri oleh kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mereka merasa bahwa keikutsertaan dalam proses legislasi harus sampai pada tahap akhir ketika UU tersebut disahkan.[2] Tidak seperti sekarang, dimana peran DPD hanya sebatas “pengantar” saja karena mereka tidak mempunyai cukup akses didalam proses-proses selanjutnya. [3]

Namun, kegagalan praktik bernegara dalam ekonomilah yang paling kentara dan mencolok di Indonesia. Di dalam UUD 1945 jelas dan tegas bahwasanya sistim ekonomi yang dianut Indonesia adalah ekonomi kerakyatan, namun pada praktiknya  mahzab ekonomi yang dianut adalah sistim kapitalisme dengan arti yang seluas-luasnya.[4] Dalam kaitan ini, kita bisa melihat munculnya perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Walaupun share yang diterima oleh Indonesia cukup besar, namun praktik tersebut menyisakan berbagai kekhawatairan mengenai kemandirian perekonomian bangsa.

Realitas pada wilayah politik ekonomi menyuguhkan fakta bahwa berbagai kebijakan privatisasi dalam perspektif ekonomi mempunyai kaitan erat dengan globalisasi. Secara teoritis, privatisasi merupakan pintu masuk pagi implementasi pola pikir globalisasi dalam wilayah ekonomi. Melalui privatisasi peran negara termarjinalkan secara perlahan-lahan. Disamping itu privatisasi juga menjadi pintu masuk bagi pemodal asing. Sederhananya, melalui privatisasi, pasar menjadi terbuka sehingga otoritas negara sebagai pemegang kendali dihapuskan.

1.2. Permasalahan (Fokus Pembahasan)

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan dan fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah mengapa privatisasi BUMN menjadi praktik politik ekonomi yang melenceng dalam bernegara? Apa implikasinya terhadap kehidupan bernegara?

1.3. Tujuan

Tulisan ini selain bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Negara, Masyarakat Sipil dan Demokrasi juga bertujuan untuk memahami secara detail apa sesungguhnya yang menjadi penyebab dari melencengnya praktik politik ekonomi terutama pada wilayah privatisasi BUMN dan bagaimana implikasinya terhadap kehidupan bernegara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Konsep Dasar BUMN

Sesuai dengan UU No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Badan yang dimaksud dengan Usaha Milik Negara atau State Owned Enterprises (SOEs) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sedangkan tujuan pendirian menurut pasal 2 ayat 1 UU nomor 19 tahun 2003 adalah sebagai berikut;

1. Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara
2. Mengejar dan mencari keuntungan
3. Pemenuhan hajat hidup orang banyak
4. Perintis kegiatan-kegiatan usaha
5. Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah.

Undang-Undang tersebut mengamanahkan untuk memisahkan secara tegas antara regulator (pemerintah melalui departemen teknisnya) dengan operator (kementeriaan BUMN). Di sini terdapat teori principal agent dalam pemetaan hubungan antara pemerintah dengan BUMN, yakni agent (perusahaan, yakni BUMN) bertanggung jawab kepada Principal (pemilik yang dalam hal ini adalah pemerintah).

Pengelompokan BUMN berdasarkan Bidang usahanya, dibedakan menjadi;

a. Public Utilities, adalah BUMN yang bergerak dibidang usaha menguasai hajat hidup orang banyak. Contohnya, PT. Krakatau Steel, P.T. Telkom, PLN, KAI. Semen Gresik

b. Industry Vital Strategies, adalah BUMN yang bergerak dalam sektor-sektor industri yang bersifat penting, vital dan strategis. Contoh ; Pertamina, Aneka Tambang, Batubara Bukit Asam.

c. Business, adalah BUMN yang bergerak di sektor-sektor bisnis secara umum. Contoh ; BNI, Bank Mandiri, BRI. PT. Wika

 

2.2 Sejarah Singkat BUMN di Indonesia

Pada periode sebelum kemerdekaan, Pemerintah Hindia Belanda melakukan usaha untuk kepentingan Pemerintah Belanda. Seteleh merdeka, pengelolaannya beralih kepada Negara Republik Indonesia melalui nasionalisasi. Pada awalnya Pemerintah RI membentuk Perusahaan Negara dengan modalnya seadanya. PN generasi awal yang didirikan oleh pemerintah RI diantaranya adalah PJKA, PTT, Damri. Setelah pengakuan kedaulatan didirikanlah BNI, BRI, Pelni, Garuda, Semen Gresik, Pupuk Sriwijaya dan lainnya.  Pada periode ini, pendirian PN diorientasikan untuk memenuhi usaha public utilities yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan industri vital dan strategis.[5]

Pada generasi kedua BUMN yaitu antara tahun 1959-1974 Pemerintah mengambilalih semua perusahaan Belanda berdasarkan UU No. 85 Tahun 1958. Periode ini sering disebut sebagai etatisme karena peranan negara yang begitu dominan. Jumlah perusahaan Belanda yang di nasionalisasikan berjumlah sekitar 557 buah. Sejak Pemerintahan Orde Baru, sistim ekonomi etatisme mulai bergeser kearah pasar bebas yang ditandai dengan keluarnya UU No. I Tahun 1967 tentang PMA dan UU No.6 tahun 1968 tentang PMDN. Momentum tersebut merupakan awal dari liberalisasi ekonomi di Indonesia. Swasta asing mulai bersaing dengan BUMN. Muncullah kontrak-kontrak karya pada sejumlah perusahaan asing.

Secara teoritik, kontrak karya tersebut menguntungkan Indonesia karena sharenya adalah 70:30 untuk pemerintah Indonesia. Namun pada kenyataanya, justru Indonesia yang dirugikan. Salah satunya adalah Exxon Mobil yang mengeksplorasi Blok Cepu. Lewat penandatanganan Joint Operating Agreement (JOA) Blok Cepu pada tanggal 15 Maret 2006 pengelolaan Blok Cepu diserahkan kepada Exxon Mobil. Penunjukan Exxon Mobil tidak bias lepas dari sikap pemerintah yang tunduk kepada tekanan Amerika. Padahal Pertamina sebagai BUMN milik bangsa sebetulnya mampu untuk mengelola aset berharga tersebut. Seperti diketahui Blok Cepu mempunyai potensi secara keseluruhan sebesar 10,96 milyar barel minyak dan 62,64 TCF (triliun cubic feet) gas. Paling tidak pendapatan kotor yang akan diperoleh dalam eksplorasi Blok Cepu adalah sekitar Rp. 1500 Triliun.[6]

Perang Yom Kippur (Arab-Israel) yang memicu naiknya harga minyak dunia pada tahun 1973 memicu pemerintah RI untuk mendirikan BUMN secara besar-besaran generasi ketiga. Beberapa BUMN lahir dengan bidang usaha yang mulai beragam. Namun, kondisi ini tidaklah lama. Tahun 1983 harga minyak kembali merosot oleh karena itu pemerintah menerapkan kebijakan Tax Reform.

Gelombang  globalisasi, deregulasi-debirokratisasi dan swastanisasi melahirkan BUMN generasi selanjutnya yang lebih liberal. Banyak BUMN yang menguasai hajat hidup orang banyak yang diswastanisasi. Dalihnya adalah efisiensi, kemandirian dan transparansi. Beberapa BUMN strategis yang dijual tersebut adalah PT. Telkom, PT. Tambang Timah, PT Indosat, PT Semen Gresik dan lain-lain.

 

2.3 Melencengnya Praktik Politik Ekonomi Dua Masa

3.a Sekilas Masa Orde Baru

Masalah politik ekonomi yang bertentangan dengan praktik bernegara dimulai pada awal Orde Baru didirikan. Indikator yang paling kentara dari bergesernya politik ekonomi di Indonesia adalah dengan disahkannya UU Penanaman Modal Asing (PMA) pada tahun 1967 (UU No.1 Tahun 1967). Negara kesejahteraan pada masa Orde Lama digantikan Negara kapitalisme pada masa Orde Baru. Undang-undang ini berimplikasi terhadap masuknya modal asing ke Indonesia. Liberalisasi ekonomi pun menjadi agenda yang tak terelakkan.

Sejalan dengan hal diatas,” Mafia Berkley”[7] mengajukan beberapa tawaran yang menggiurkan kepada investor asing berupa buruh murah dan melimpah, cadangan sumberdaya alam serta potensi pasar yang besar. Hal itu disampaikan didalam konferensi Jenewa yang dihadiri oleh kapitalis dunia seperti General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobbaco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation dan US Steel. Alhasil, Freeport memperoleh gunung tembaga di Papua Barat, konsorsium Eropa memperoleh nikel di Papua Barat, Alcoa memperoleh mayoritas produk bauksit Indonesia, kelompok perusahaan-perusahaan Amerika, Jepang, Perancis memperoleh hutan-hutan tropis di Sumatra, Papua Barat dan Kalimantan.[8] Kontrak karya-kontrak karya pun bertebaran diseluruh pelosok tanah air.

Pada tahun 1994 terbit Peraturan Pemerintah yang menjadi awal dari praktik neoliberalisme di Indonesia. Adalah PP No. 20 Tahun 1994 yang mengatur pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing. Pasal 5 ayat 1 ini dinyatakan bahwa perusahaan termasuk asing diperbolehkan melakukan kegiatan usaha yang tergolong penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak. Selanjutnya dalam pasal 6 ayat 1 menyatakan kepemilikian asing bisa sampai 95%. Pasal ini sangat bertentangan dengan konstitusi sebelumnya yakni UU No.1 Tahun 1967 terutama pasal 6 ayat 1. Pasal tersebut menyatakan bahwa bidang-bidang yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak seperti pelabuhan, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, kereta api umum, pembangkit tenaga atom dan media massa dikuasai oleh Negara.

Indikator lain yang dapat dilihat adalah dengan terbitnya UU No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Undang-undang ini mengatur ketentuan perusahaan nasional minimal 51% modalnya dikuasai Negara dan atau swasta (Pasal 3 Ayat 1). Persentase ini harus senantiasa ditingkatkan sehingga pada 1 Januari 1974 menjadi tidak kurang dari 75%. Sedangkan ayat 2 menyatakan perusahaan asing adalah perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan ayat 1 pasal ini.

3.b Era Reformasi

Perkembangan ekonomi Indonesia pada masa sekarang (reformasi) sering dinilai oleh sejumlah kalangan masih juga berorientasi pada pasar dan kepentingan para pemilik modal. Artinya kebijakan perekonomiannya lebih mementingkan kepada para pemilik modal dibanding berpihak kepada kepentingan rakyat banyak. Seperti diketahui melalui pinjaman yang diberikan lembaga-lembaga internasional, pemerintah Indonesia kemudian membangun bidang ekonominya. Pinjaman yang diberikannya pun bukan tanpa beban, melainkan harus dibayar oleh pembuatan regulasi-regulasi yang lebih berpihak kepada kepentingan pasar. Di antaranya menuntut untuk melakukan deregulasi dan liberalisasi terhadap aset-aset negara. Hal itu dapat dilihat dari masuknya IMF ke Indonesia pada masa Indonesia mengalami krisis ekonomi yang akut.

Mengikuti jejak Orde Baru, Orde Reformasi juga menelorkan kebijakan-kebijakan yang kontroversial. Kebijakan yang pertama adalah masalah privatisasi BUMN. Anehnya kebijakan ini mendapatkan payung hukum kuat yakni Undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Pemerintah berdalih privatisasi adalah perubahan peran pemerintah dari pemilik dan pelaksana menjadi sebagai regulator dan promotor. Dengan kata lain, kepemilikan pemerintah pada badan-badan usaha perlu dikurangi sampai pada posisi yang minoritas. Pelepasan kepemilikan pemerintah tersebut lebih diprioritaskan untuk BUMN-BUMN yang berada pada pasar kompetitif dan atau bukan melakukan tugas-tugas pelayanan dasar yang penting. Namun kenyataan berbicara lain, justru BUMN yang dijual adalah BUMN yang memiliki hubungan dengan hajat hidup orang banyak seperti Indosat, Semen Gresik, dan (sebentar lagi) Krakatau Steel.

Selain hal diatas, pada tahun 2004 Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan baru yaitu mengenai pengelolaan sumberdaya air. Hal itu lebih ditegaskan dalam UU No.7 Tahun 2004. Dalam UU tersebut mengatur hak guna air. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Pasal 1 ayat 13 yang memberikan penjelasan batasan hak guna air. Dalam pasal tersebut disebutkan” Hak guna air adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan.” Sedangkan ayat 14 menjelaskan hak guna pakai air: “Hak guna pakai air adalah hak untuk memperoleh dan memakai air,” ayat 15 menjelaskan mengenai hak usaha air ini: “Hak guna usaha air adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air” Kemudian pasal 7 ayat 1 mempertegas” Hak guna air sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (4) berupa hak pakai air dan hak guna usaha air,” ayat 2 : “Hak guna air sebagaimana ayat (1) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya.” Peluang komersialisasi air disinyalir masuk melalui klausul ini.[9] Logika reformasi yang masih memakai logika “pembangunan” menjadikan pemodal asing dapat dengan mudah masuk ke dalam sendi-sendi perekonomian Indonesia. Upaya demokratisasi pada pada Orde Reformasi ini masih memakai paradigma liberal.

Selain itu, kehadiran IMF dengan agenda neoliberalisasinya menelurkan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat. Kebijakan tersebut terumuskan didalam Letter of Intent (LoI) IMF pada tahun 1998. Kebijakan tersebut ditandai dengan dengan adanya program rekapitalisasi perbankkan yang memicu turunnya kebijakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA), Release and Discharge yang pada intinya adalah melimpahkan beban utang para penguasaha bermasalah kepada rakyat banyak. Dana dari program-program tersebut diambil dari APBN yang secara tidak langsung mengambil uang rakyat.

Lebih jauh lagi, hubungan ekonomi yang menimbulkan saling ketergantungan antarnegara dalam bingkai kebutuhan bersama melahirkan kebijakan yang membebaskan ekonomi dari berbagai hambatan sosial seperti deregulasi kontrol negara, liberalisasi perdagangan dan industri, potongan pajak yang besar, kontrol keras atas organisasi buruh, serta pengurangan belanja publik. Sebagai imbasnya, rakyat menjadi obyek ekonomi yang banyak dirugikan oleh kepentingan pasar.

 

2.4 Memaknai Privatisasi

Privatisasi adalah proses pengalihan kepemilikan dari milik umum menjadi milik pribadi. Secara teori, privatisasi membantu terbentuknya pasar bebas, mengembangnya kompetisi kapitalis, yang oleh para pendukungnya dianggap akan memberikan harga yang lebih kompetitif kepada publik. Sementara itu para kaum sosialis menganggap privatisasi sebagai hal yang negatif, karena memberikan layanan penting untuk publik kepada sektor privat akan menghilangkan kontrol publik dan mengakibatkan kualitas layanan yang buruk, akibat penghematan-penghematan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mendapatkan profit.

Hakikat atau makna privatisasi adalah mengurangi keterlibatan atau intervensi pemerintah ke ekonomi secara langsung. Pemerintah cukup melaksanakan tugas-tugas yang tidak dapat dilaksanakan oleh pasar termasuk pertahanan dan keamanan serta redistribusi pendapatan. Dalam keadaan yang ideal, negara hanya bertindak sebagai pengatur, penata, penegak rule of law, dan penjamin rasa aman. Privatisasi merupakan alat untuk merubah relasi antara pemerintah dan sektor privat. Sebab proses privatisasi telah memproduksi kesempatan bagi sektor privat untuk ikut berpartisipasi dalam memproduksi dan menyediakan kebutuhan public service.[10] Secara kelembagaan privatisasi merupakan tindakan depolitisasi negara di ranah ekonomi dengan pelucutan sejumlah peran dan otoritas negara dalam proses pemenuhan kebutuhan publik baik yang berbentuk barang maupun jasa.

Pada tataran implementasi, privatisasi, dalam banyak kasus telah merubah relasi antara pemerintah dan sektor privat di ranah penyediaan barang dan jasa. Perubahan hubungan tersebut digerakkan oleh empat motivasi yaitu motivasi efektifitas ekonomi, motivasi pengembangan sektor privat, motivasi untuk menaikkan pendapatan negara serta motivasi politik.[11] Sedangkan tujuan utama pelaksanaan privatisasi BUMN sesungguhnya bukanlah untuk mengambilalih perusahaan, melainkan untuk menata ulang struktur perekonomian sebuah negara guna melempengkan jalan bagi penyelenggaraan agenda-agenda ekonomi neoliberal secara internasional.[12]

2.5 Catatan-catatan Kontroversi

Privatisasi tidak semudah apa yang digambarkan dalam visi Kementerian Negara BUMN seperti pada poin meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan saham BUMN. Sekilas masyarakat luas dilibatkan dalam kepemilikan BUMN, sementara yang dimaksud masyarakat pada konteks diatas sesungguhnya bukanlah pengertian masyarakat secara umum, tetapi memiliki makna khusus yaitu investor asing.

Privatisasi adalah pemindahan kepemilikan aset-aset milik negara kepada swasta dan asing. Namun Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN dijelaskan makna privatisasi dengan menambahkan alasan dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan dan memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham masyarakat. Berdasarkan pengertian privatisasi dalam undang-undang BUMN, visi Kementerian Negara BUMN tentang privatisasi adalah mendorong BUMN untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan guna menjadi unggul dalam industrinya serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan sahamnya. Sementara itu dalam program privatisasi tahun 2008 alasan yang dikemukakan oleh Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil adalah: Privatisasi BUMN dilakukan tidak untuk menjual BUMN, melainkan untuk memberdayakan BUMN itu sendiri, sehingga akan menjadikan BUMN lebih transparan dan dinamis. Fakta bahwa BUMN dijual kepada swasta asing ditutup-tutupi dengan dalih pemberdayaan dan pendinamisan.

Istilah privatisasi biasa dibungkus dengan istilah dan pemaknaan yang berbeda-beda. Misalnya, privatisasi perguruan tinggi negeri (PTN) dibungkus dengan istilah otonomi kampus, dan istilah privatisasi BUMN dimaknai sebagai meningkatkan peran serta masyarakat. Tujuan pembungkusan ini adalah untuk mengelabui pandangan publik. Pernyataan Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil bahwa privatisasi BUMN bukanlah untuk menjual BUMN melainkan untuk memberdayakan BUMN adalah pernyataan yang sifatnya klise.

Mencermati soal kinerja BUMN, memang sejak awal berdiri kinerja perusahaan negara kurang baik. Namun harus dipahami bahwa BUMN adalah agent of development yang melaksanakan misi ganda, yakni bisnis dan sosial. Selain itu fakta yang sulit dibantahkan bahwa BUMN selama ini menjadi sapi perah para penguasa. Sumber dana dari BUMN inilah yang selama ini menjadi modal bagi seseorang atau sekelompok orang penguasa untuk memuluskan ambisi politik dan bisnisnya. Maka korupsi sangat besar didalam perusahaan BUMN. Hal inilah yang sesungguhnya dominan membuat buruknya kinerja BUMN secara keseluruhan. KKN yang menjadikan pengelolaan BUMN menjadi tidak efisien dan sangat sulit untuk berkembang.

Para pemilik modal asing dari berbagai kalangan sangat berkepentingan terhadap pelaksanaan privatisasi di Indonesia. Para pemilik modal asing menginginkan pemerintah Indonesia membuka lahan penjarahan bagi mereka. Para pemilik modal asing sebenarnya tidak mengharapkan perbaikan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia, tetapi yang mereka inginkan adalah mengambil kekayaan Indonesia dengan cara-cara yang melanggar hak-hak rakyat. Pemerintah sering mengatakan bahwa privatisasi bertujuan peningkatan efisiensi dan pemberantasan korupsi adalah sangat tidak berdasar. Pada dasarnya tidak ada kaitan antara BUMN yang bersih dengan pemindahan kepemilikan ke tangan investor.

Untuk memberantas korupsi di BUMN bukanlah dengan cara privatisasi melainkan dengan penegakan hukum yang tegas. Sudah menjadi rahasia umum BUMN menjadi sapi perah para pejabat, politisi, swasta, dan orang dalam BUMN itu sendiri. Namun sampai saat ini belum ada kebijakan yang tegas dan jelas dari pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Privatisasi bukanlah solusi bagi Indonesia tetapi merupakan sebuah ancaman bagi eksistensi pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan kemandirian ekonomi bangsa dan negara. Penegakan hokum dan proses restrukturisasi harus dikedepankan dalam proses pembinaan BUMN.

2.6 Privatisasi BUMN Sebagai Kebijakan Yang Melenceng Dari Konstitusi Negara

Perekonomian Indonesia yang tersimpul dalam Pasal 33 UUD 1945 sebenarnya merupakan demokrasi ekonomi, yaitu perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pasal 33 UUD 1945 tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting sehingga pasal tersebut menjadi dasar dan titik tolak pembangunan ekonomi dalam mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa. Dengan demikian Negara mempunyai peran dan tanggung jawab normatif dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam bidang ekonomi dibentuklah Perusahaan Negara yang lebih populer dengan nama Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jika dalam konsideran Undang-undang No. 19 tahun 2003 dikatakan bahwa BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi, maka sangat perlu dikritisi privatisasi BUMN yang dilakukan pemerintah kepada pihak asing. Kontrol pihak asing terhadap kebijakan nasional akan sangat bertentangan dengan makna demokrasi ekonomi dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa seperti yang dimaksud dalam UUD 1945.

Amanat pasal 33 UUD 1945 menegaskan, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara” dan “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Makna ‘dikuasai negara’ disini berarti jelas bahwa dalam penguasaan sumberdaya alam Negara bertindak sebagai pemegang hak kuasa. Negara yang dimaksud disini adalah satuan utuh dari rakyat dan pemerintah yang berdaulat. Pengertian pemerintahan sendiri dipahami sebagai satuan utuh dari lembaga-lembaga Negara seperti MPR, DPR, DPD, Presiden dan kekuasaan kehakiman. Karena itu paham “dikuasai Negara” tidak berarti sama dengan “dikuasai pemerintah” ataupun “ dikuasai oknum aparat pemerintah.”[13]

Dalam konteks privatisasi BUMN maka kebijakan tersebut bertentangan dengan konstitusi. Privatisasi bukanlah solusi yang baik, justru menjadi masalah baru yang mengantarkan Indonesia ke gerbang kehancuran dan kebangkrutan dalam bidang perekonomian. Hal ini disebabkan perusahaan negara yang dijual adalah aset strategis dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

KESIMPULAN

 

Kebijakan privatisasi BUMN merupakan melencengnya praktik ekonomi dari konstitusi. Pada prinsipnya, kebijakan yang membuka selebar-lebarnya investasi asing ke Indonesia adalah agenda yang berseberangan dengan politik ekonomi (yang seharusnya) dianut oleh Indonesia. Kebijakan itu bertolak belakang dengan kebijakan negara yang telah digariskan dalam UUD 1945, di mana pemerintah Indonesia bertanggungjawab untuk mensejahterakan dan melindungi rakyatnya. Seperti yang tertera jelas dalam UUD pasal 34 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Dan pasal 33 menyatakan bahwa bumi, air dan semua yang memenuhi hajat orang banyak dimiliki oleh negara. Dalam kenyataannya, negara memiliki kecenderungan yang sangat minim perannya terhadap perkembangan kesejahteraanya, sebaliknya ia lebih memilih berpihak kepada ekonomi pasar dan lembaga internasional

Privatisasi, terutama yang dilakukan atas saran dari IMF merupakan jalan pintas untuk memuluskan agenda-agenda neoliberalisme di Indonesia. Privatisasi memiliki potensi yang besar  bagi pemodal asing untuk mencuri kekayaan dari Indonesia. Wilayah privatisasi dijadikan idiologi neoliberalisme dalam memisahkan negara dari proses mensejahterakan masyarakatnya. BUMN merupakan tangan negara dalam bingkai sistim ekonomi kerakyatan. Dalam hal ini BUMN mempunyai peran yang sangat strategis. Fungsi yang diemban oleh BUMN tidak sama dengan yang dianut oleh perusahaan swasta. Fungsi BUMN adalah sebagai instrumen penyeimbang bagi negara untuk menjamin bekerjanya mekanisme pasar secara berkeadilan.

 

Daftar Pustaka

 

Batubara, Marwan dkk.2006.Tragedi dan Ironi Blok Cepu: Nasionalisme yang Tergadai. Jakarta: PT Bening Citra Kreasi Indonesia

 

Dwiyanto, Agus dkk.2006. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

 

Endaryanta, Erwin. 2007. Politik Air di Indonesia: Penjarahan Si Gedhang Oleh Korporasi Aqua-Danone.Yogyakarta : Lab. Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM

 

Nordholt, Henk Schulte dan Gerry van Klinken dibantu Ireen Karang-Hoogenboom.2007. Politik Lokal di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor

 

Pamuji, Nanang, Ucu Martanto (ed). 2006. Kritik Globalisasi dan Neoliberalisme. Yogyakarta: Fisipol UGM

 

R. Ibrahim. 1997. Prospek BUMN dan Kepentingan Umum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

 

Wibowo, I, Francis Wahono (ed).2003. Neoliberalisme. Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas

 

 

 

---

[1] Hal ini dapat diamati dari fenomena elite yang kalah bertarung pada Pilkada pada tertentu. Elite yang kalah didaerah “mendekat” kalangan DPR Pusat untuk kemudian melakukan negosiasi kotor supaya menerbitkan UU untuk memekarkan daerah tertentu. Pada akhirnya, elite ini akan menduduki posisi penting dalam struktur birokrasi baru.

[2] Dalam kaitan pembuatan UU , meskipun tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan, DPD ingin memiliki peran lebih besar dalam pembahasan RUU di DPR RI meliputi pembahasan hingga tahap pengambilan keputusan.

[3] Peraturan Tata Tertib DPR dan UU Nomor 22/Tahun 2003 mereduksi amanat tersebut dengan membatasi peran DPD hanya sekadar menyampaikan pandangan dan pendapat pada tahap awal pembicaraan tingkat satu.

[4] Hal ini setidaknya diakui oleh Wapres Jusuf Kalla dalam salah satu acara yang diselenggarakan oleh salah satu televisi swasta. Acara tersebut menghadirkan tokoh-tokoh bangsa dan salah satunya adalah Amien Rais. Dalam dialog tersebut Amien Rais melontarkan bahwa Indonesia menganut sistim kapitalisme. Wapres sedikit menyangkal dengan berkata”Saya kira tidak semuanya benar…(jawaban selanjutnya adalah argument-argumen Wapres bahwa pemerintah masih memperhatikan rakyat kecil)” Redaksi ‘Saya kira tidak semuanya benar’ ternyata malah membuat Amien Rais tidak memperpanjang perdebatan tersebut, karena Amien Rais berpandangan bahwasanya frasa ‘Saya kira tidak semuanya benar’ cukup mewakili bahwa Indonesia adalah penganut kapitalisme. Walaupun masalah ini masih terus menjadi perdebatan akademik yang cukup hangat.

[5] Lihat Ibrahim R, Prospek BUMN dan Kepentingan Umum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1997) Hal 110

[6] Lihat Marwan Batubara, dkk. Tragedi dan Ironi Blok Cepu: Nasionalisme yang Tergadai ( Jakarta: PT Bening Citra Kreasi Indonesia. 2006) Hal 4-5

[7] Sebutan bagi ahli ekonomi Soeharto. Lulusan pendidikan Barat (Amerika) yang umumnya prokapitalisme.

[8] Lihat Panji R. Hadinoto dalam Marwan Batubara dkk, Tragedi dan Ironi Blok Cepu: Nasionalisme yang Tergadai (Jakarta: PT Bening Citra Kreasi Indonesia. 2006) Hal 272

[9] Lihat Erwin Endaryanta. Politik Air di Indonesia: Penjarahan Si Gedhang Oleh Korporasi Aqua-Danone (Yogyakarta : Lab. Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM.  2007) Hal 76

[10] Kay and Thompson dalam Miftah Adhi I, Privatisasi dan Institusionalisasi Pasar Domestik dalam kumpulan tulisan Kritik Globalisasi dan Neoliberalisme (Yogyakarta:Fisipol UGM, 2006) Hal 207

[11] Marwah M. Diah, ibid. Hal 208-2009

[12] Lihat Revrisond Baswir dalam Neoliberalisme (Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, 2003) Hal 206-207

[13] Lihat Panji R. Hadinoto dalam Marwan Batubara dkk, Tragedi dan Ironi Blok Cepu: Nasionalisme yang Tergadai (Jakarta: PT Bening Citra Kreasi Indonesia. 2006) Hal 280-281

 

Melacak Kepentingan Amerika Dibalik Protes pemilu di Iran
(Tulisan ini pernah dimuat dalam Majalah Bulanan ISRA
yang diterbitkan oleh PUSHAM-UII Yogyakarta)

Beberapa waktu lalu, tepatnya tanggal 12 Juni 2009 Iran salah satu kekuatan politik di Timur Tengah menyelenggarakan Pemilu presiden untuk yang ke-10 kalinya. Pertarungan pada Pemilu kali ini sebagai kelanjutan dari perebutan pengaruh antara kubu reformis melawan kubu konservatif yang terjadi semenjak presiden Rafsanjani menduduki kursi kepresidenan. Ahmadinejad sebagai presiden Incumbent kembali memenangkan Pemilu untuk kedua kalinya. Kemenangan Ahmadinejad pada dasarnya adalah kemenangan kubu konservatif yang menjadi tonggak penjaga rovolusi Iran sejak Februari 1979. Bagi kalangan reformis, kemenangan ini dianggap tidak akan mampu membawa Iran untuk keluar dari krisis ekonomi.
Pemilu presiden tersebut dimenangkan oleh Ahmadinejad dengan memperoleh 62,63 persen suara sementara rival terdekatnya dari kubu reformis Mir Hossein Musavi memperoleh 33,75 persen. Dua calon presiden lain tidak mendapatkan suara yang signifikan, mereka adalah Mohsein Rezaie dengan 1,75 persen suara dan Mehdi Karoubi sekitar 0,85 suara. Bisa dikatakan bahwa kemenangan Ahmadinejad sangat telak terhadap saingan terdekatnya. Kemenangan yang diperoleh Ahmadinejad ini mirip dengan kemenangan yang diperoleh presiden Khatami pada Pemilu-pemilu sebelumnya. Padahal Khatami sendiri merupakan presiden dari kubu reformis. Kemenangan Ahmadinejad ini paling tidak menimbulkan tiga analisis mengenai proses perilaku kontemporer pemilih Iran yakni, pertama adalah kecenderungan kembali ke khittah revolusi, kedua, adanya daya tarik dari sosok Ahmadinejad, ketiga kekecewaan terhadap reformasi yang ditawarkan oleh presiden-presiden sebelumnya. Dalam perspektif nilai demokrasi, masyarakat tidak butuh slogan tetapi substansi. Orang tidak melihat darimana dan apa yang ditawarkan tetapi lebih melihat hasil yang telah ditampakkan. Dalam perspektif pemerintahan, Ahmadinejad lebih berhasil dari pemeritahan-pemerintahan sebelumnya yang dibuktikan dengan kemenangan kembali dalam putaran Pemilu tahun ini.
Bagi kubu reformis-yang mendapat dukungan Amerika-, kemenangan tersebut dilihat sebagai kemenangan karena manipulasi suara. Kubu reformis yang diwakili Musavi menuduh sekitar 10 juta suara yang masuk ke capres Musavi ternyata hilang. Musavi juga menuduh pemerintah Iran dengan sengaja telah memberikan dukungan kepada Ahmadinejad. Dua keberatan Musavi yang lain adalah karena komisi pemilihan mencetak surat suara tanpa nomor serial dan dilarangnya saksi-saksi para kandidat di tempat pemungutan suara. Tuduhan-tuduhan inilah yang kemudian di kutip oleh media-media Barat yang bertujuan untuk menciptakan opini dunia. Masyarakat dunia digiring pada satu asumsi bahwa pemilu yang dimenangkan oleh Ahmadinejad mempunyai cacat dan tidak sah.
Kecurangan-kecurangan yang diasumsikan kubu reformis inilah yang menjadi pemicu adanya protes-protes terhadap hasil Pemilu yang diumumkan. Dalam protesnya seperti yang dilaporkan media, pendukung Musavi terlihat merusak jendela toko-toko dan melakukan pembakaran disejumlah jalanan di Taheran. Akibat dari kerusuhan ini pun banyak korban jiwa berjatuhan. Korban berjatuhan karena sikap keras yang ditunjukkan pemerintah Iran terhadap kaum demonstran. Pemerintah Iran sendiri menggunakan tenaga para militer Basij dalam mengendalikan para demonstran di kota-kota utama Iran terutama Taheran. Basij sendiri adalah sebuah brigade istimewa arahan dari Garda Revolusi. Basij mempunyai anggota sekitar 90.000 laskar dan juga 30.000 laskar simpanan ditambah dengan 11 juta lelaki dan perempuan yang mampu dalam mobilitas. Biasanya tenaga basij ini bertugas untuk mengendalikan kerusuhan dan menciptakan keamanan sipil. Beberapa sumber menyebutkan Basij ini bisa melakukan pembunuhan dengan bebas atas dasar keamanan negara.
Serba Sedikit Tentang Revolusi Iran
Dalam perspektis sosiologis, Revolusi Islam Iran pada bulan Februari 1979 adalah cara-cara memperoleh kekuasaan dengan jalan menggantikan struktur lama dengan struktur yang baru. Sama seperti revolusi-revolusi yang terjadi di berbagai belahan dunia, Revolusi Islam Iran menginginkan perubahan secara cepat dalam sistem politik, ekonomi, dan juga budaya. Struktur lama dalam hal ini direpresentasikan oleh Shah Reza Pahlevi dulunya adalah sistem kekuasaan dengan basis kerajaan atau kekaisaran. Struktur kekuasaan ini memperoleh dukungan kuat dari Amerika Serikat, Inggris dan Rusia. Ketiga negara tersebut sangat berkepentingan dengan minyak yang dikandung tanah Iran. Revolusi berbasis Islam Syiah di Iran menawarkan solusi keterpurukan negara dari berbagai krisis multidimensi yang melanda selama kekuasaan Shah Reza Pahlevi.
Revolusi Syiah Iran dipimpin oleh Imam Khomeini. Khomeini sendiri adalah tokoh agamawan yang disegani karena sangat getol dan tampil berani dalam melawan Shah Reza Pahlevi. Akibat dari tindakan Khomeini tersebut dirinya diasingkan ke Turki, Irak lalu ke Perancis. Khomeini sendiri mencurahkan seluruh hidupnya untuk menumbangkan tirani Shah Reza Pahlevi. Dia juga terkenal dengan sosok yang jujur, ulet, bersih dan tak seorang pun meragukan dirinya. Ayahnya sendiri adalah seorang yang gigih dalam menentang dinasti Qajar. Dinasti yang sama-sama korup yang eksis sebelum era Pahlevi. Akibatnya ayah Khomeini ini dibunuh oleh dinasti tersebut.
Dalam pengasingannya di Neapuphle-le-Chateau sebuah desa kecil sekitar 40 Km dari ibukota Perancis Paris Khomeini tetap melancarkan perlawanan-perlawanannya kepada Shah. Pada satu sisi kepopuleran Khomeini semakin bertambah dengan adanya gerakan di masjid-masjid. Pada masa prarevolusi tersebut masjid merupakan tempat yang paling memungkinkan dalam menyusun strategi dan membicarakan informasi-informasi mengenai kekejaman Shah. Kaki tangan Shah sendiri tidak segan menangkapi para pemrotes walaupun hanya dilakukan dengan diskusi kecil. Para pemrotes bisa saja dibunuh tanpa pengadilan yang didahului dengan penyiksaan-penyiksaan yang kejam. Secara kultural posisi masjid merupakan sarana yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan baik agama maupun politik. Salat Jumat sebagai bagian dari perintah agama biasanya diadakan hanya pada satu tempat dalam satu kota. Khomeini sendiri merupakan Imam tetap salah Jumat di masjid Taheran yang setiap jumatnya dihadiri ribuat umat yang menjalankan salat jumat. Dari sini dapat dibayangkan bagaimana popularitas Khomeini. Hal ini barangkali yang tidak disadari oleh Shah.
Revolusi Iran sendiri menurut Nashir Tamara (1980) debabkan oleh faktor-faktor seperti gagalnya modernisasi yang dipaksakan, pemerintahan diktator dari Shah, adanya pemerkosaan kebudayaan, dan adanya kesadaran tentang pentingnya hak-hak manusia yang harus dihormati. Disamping itu Tamara juga menyebut faktor lain seperti Shah yang modernis dan liberal, bertangan besi, tidak menyetujui adanya kritik walaupun administrasi birokrasinya amat lamban, Shah yang congkak dan tidak mau mendekati rakyatnya menjadikan api revolusi makin cepat tersulut. Sementara itu kekecewaan rakyat yang lain adalah karena Shah membiarkan orang-orang asing terutama Amerika, Inggris dan Rusia bekerja di Iran yang menggeser kedudukan orang asli Iran.
Faktor diatas ditambah faktor melemahnya dukungan Amerika dan peristiwa Jumat Hitam (terbunuhnya kurang lebih 4000 rakyat karena menyampaikan solidaritas kepada belasan saudaranya yang tewas karena di tembak di Masjid Fatimah) semakin memantabkan langkah untuk mengambil jalan revolusi. Tidak ada harapan lagi bagi rakyat Iran kepada Shah. Faktor melemahnya dukungan dari Amerika ini ditandai dengan pidato Carter -presiden AS pada waktu itu- yang menyebut Iran sebagai salah satu negara yang mengabaikan Hak asasi manusia. Kecaman Carter ini menginspirasi rakyat Iran untuk melancarkan kritik terhadap Shah. Itu semua terjadi pada tahun 1977. Pamflet dan selebaran gelap bertebaran dikampus-kampus. Para penyair dan seniman meminta kepada Shah untuk diberi tempat dalam menulis, berpikir dan berbicara. Sementara tokoh dari Front Nasional Iran –yang didirikan oleh Dr. Mossadeq- memberi pesan bahwa harga kebutuhan pokok naik, Iran kekurangan makanan, pertanian dan peternakan hancur, dan juga industri dan neraca perdagangan mengalami defisit yang tajam.
Kemenangan revolusi Islam Iran secara simbolis ditandai dengan hengkangnya Shah dari Iran ke Meksiko lalu ke Amerika Serikat dan kedatangan Khomeini dari pengasingan di Perancis pada 1 Februari 1979. Untuk mempercepat Revolusi Khomeini membentuk Dewan Revolusi pada tanggal 3 Februari dan membentuk pemerintah tandingan pada tanggal 5 Februari untuk menyaingi perdana menteri Baktiar tunjukan Shah yang tidak mau mundur. Untuk itu Khomeini menunjuk Bazargan sebagai perdana menteri sementara sebelum adanya presiden dan parlemen yang baru. Revolusi ini juga menghasilkan bantuk Negara Islam Iran yang diperoleh dari hasil referendum yang dilakukan pada tanggal 30-31 Maret 1979.
Pertarungan Kubu Reformis dan Kubu Konservatif
Dalam wacana pertarungan antara kubu reformis dan kubu konservatif, Kemenangan Ahmadinejad dapat dibaca sebagai kemenangan kubu konservatif dalam mempertahankan legitimasi kekuasannya. Pada empat periode pemilu sebelumnya Pemilu presiden selalu dimenangkan oleh kubu reformis dan juga sosialis (marxis). Kubu reformis diwakili oleh presiden Muhammad Khatami sedangkan kubu sosialis (marxis) diwakili oleh presiden Rafsanjani. Rafsanjani yang beraliran sosialis religius memerintah selama dua periode yakni dari tahun 1989 sampai dengan 1997. Muhammad Khatami yang beraliran nasionalis religius juga memerintah selama dua periode yakni rentang 1997 hingga 2005.
Secara historis, pertarungan kubu konservaif dan kubu reformis terjadi semenjak Negara republik berdiri di tanah Iran. Koalisi pelangi yang memapah bersama-sama revolusi Islam Iran terdiri dari beragam elemen yang mempunyai kepentingan ideologis yang berbeda. Pada dasarnya revolusi Iran digerakkan oleh kaum nasionalis sekuler, islam nasionalis, kelompok kiri (Marxis), kaum mullah (ulama) dan kaum Bazari (pedagang). Namun pertarungan antar kubu tersebut selalu dimenangkan oleh kubu mullah yang mewakili kaum konservatif.
Pertarungan kubu reformis dan konservatif setidaknya dimulai pada pada tahun 1990-an. Kekuatan reformis yang mulai kecewa terhadap kehidupan politik dan pemerintahan mulai menghembuskan isu-isu seperti supremasi hukum dan kehidupan yang lebih demokratis. Gerakan ini terdiri dari kelompok Islam kiri, kaum Islam nasionalis, dan mahasiswa. Tujuan dari gerakan ini sebenarnya adalah melawan hegemoni para Mullah. Namun, pada nantinya terjadi pergeseran-pergeseran agenda perjuangan dengan mempertanyakan kembali kedudukan lembaga superior (Wilayat-I faqih).
Pertarungan tersebut memuncak pada tahun pemilu 1997 yang dimenangi oleh Muhammad Khatami dari kubu reformis. Kampanye yang didengungkan Khatami waktu itu adalah toleransi, modernisme dan keterbukaan. Kemenangan Khatami dilanjutkan pada Pemilu 2001 dengan memperoleh 77% suara mengalahkan saingannya dari kubu konservatif yakni Ahmad Tavakoli yang hanya mendapat 16% suara. Namun, reformasi yang didengungkan oleh Khatami nampaknya tidak membuahkan hasil yang berarti. Hal ini dapat diamati dari program-programnya yang berhenti ditengah jalan karena mendapatkan pertentangan dari lembaga Negara yang lain yang konservatif. Musthafa Abd Rahman (2003) mencontohkan program Khatami yaitu reformasi politik dengan fokus kebebasan, demokrasi, supremasi hukum, dan konstitusi yang mencoba dijalankan kubu reformasi ditentang kubu konservatif karena program-program tersebut akan mengancam eksistensi institusi-institusi politik yang menjadi pilar republik islam. Hal ini membuat pendukung Khatami terutama mahasiswa dan penduduk perkotaan kecewa.
Kemenangan dan dominasi kubu ulama (konservatif) di Iran sangat beralasan karena filosofi dasar dari pendirian republik Islam Iran adalah aliran Syiah. Oliver Roy (1996) dalam hubungan ini mengatakan bahwa Syiah merupakan gerakan keagamaan yang mendasarkan kepercayaan pada legetimasi keluarga nabi, keturunan dari Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya garis keturunan ini disebut sebagai Imam. Menurut Roy, sebetulnya tidak ada pemikiran Syiah yang mendorong ulama untuk memainkan peran perjuangan politik. Di tangan Khameinilah Syiah menjadi wadah kekuatan politik. Dalam konteks Iran, Khameini mengembangkan gagasan Wilayat-I faqih yang menurut Roy adalah versi Syiah tentang Negara Islam. Wilayat-I faqih sendiri adalah semacam otoritas keagamaan tertinggi yang mempunyai kontrol penuh terhadap pelaksana kekuasaan (eksekutif). Hukum tidak cukup diundangkan sesuai syariat saja, namun Negara juga harus Islami. Hal ini mirip dengan pemikiran filosof besar Islam al-Farabi. Dalam kerangka sebuah Negara Islam, al-Farabi dalam buku Al-Madinah al-Fadhilah mengilustrasikan konsep tersebut dengan terminologi “kota utama” yang merepresentasikan perkumpulan manusia dalam mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Dalam konsep Farabi, nabi lah yang dapat menduduki posisi tersebut. Sepeninggal nabi dan Khulafaurrasyidin, kekuasaan dipegang oleh para Imam yang memberi hukum. Keberadaannya untuk menopang kota yang baik. Oleh karena itu al-Farabi menyaratkan seorang penguasa adalah orang yang mengetahui jalan Tuhan. Oleh Khameini konsep Farabi tersebut diterjemahkan dengan sosok ulama-ulama Wilayat-I faqih.
Kepentingan Amerika Atas Iran
Setelah Afghanistan dan Irak, kini kepentingan Amerika akan mencoba kembali dalam meraih “peruntungan” di Iran. Iran sendiri merupakan kekuatan politik yang tidak dikehendaki oleh Amerika. Bagi politik luar negeri Amerika, operasi “penundukan” atas Iran mempunyai makna yang strategis dalam menjalankan misi luar negerinya. Dengan menundukkan Iran, pemerintah Amerika akan dengan mudah menguasai Timur Tengah. Sampai saat ini Amerika kesulitan ‘mengatur’ Lebanon (Hizbullah) dan Palestina (Hamas) karena salah satu pendukung dari gerakan pejuang negara tersebut mendapat dukungan dari Iran. Bagi Amerika, salah satu cara dalam menundukkan kedua gerakan yang ada di Palestina dan Lebanon adalah dengan cara menguasai Iran. Penguasaan Iran juga mempunyai arti penting terhadap perburuan minyak. Seperti yang diketahui bersama, mayoritas pergerakan ekonomi Amerika pada dasarnya berbasis pada minyak bumi.
Berdasarkan atas operasi luar negeri Amerika yang dijalankan selama ini, paling tidak modus hegemoni Amerika dijalankan dengan enam motif. Keenam motif tersebut diantaranya isu demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM), isu senjata pemusnah massal. Isu terorisme, isu nuklir dan isu radikalisme Islam. Keenam isu tersebut sangat mulus dioperasikan di dunia Islam. Afghanistan misalnya, negeri ini berantakan gara-gara operasi Amerika dengan motif radikalisme Islam dan terorisme. Irak pada sisi yang lain, hancur dengan hentakan isu senjata pemusnah massal dan HAM. Sikap Amerika Serikat terhadap dunia Islam mengingatkan kita akan tesis Huntington mengenai benturan peradaban. Dalam analisis ini, setelah komunisme hancur, peradaban yang akan bisa bersanding dengan peradaban Barat adalah peradaban Islam. Bagi Amerika, Iran adalah salah satu kekuatan yang harus dikuasai di Timur Tengah. Dengan menguasai Iran, penguasaan terhadap sumberdaya ekonomi di Timur Tengah akan semakin luas. Apabila mengaca dari keenam motif diatas, nampaknya modus Amerika dalam ‘menundukkan’ Iran berputar pada isu demokratisasi dan isu nuklir.
Dalam isu nuklir, Iran dianggap mempunyai instalasi yang berpotensi memproduksi hulu ledak nuklir. Melalui jaringan Badan Tenaga Atom Internasional bentukan PBB (IAEA), Amerika berusaha menekan Taheran untuk menghentikan segala proyek atomnya. Meskipun pihak Iran mengatakan bahwa nuklirnya untuk kepentingan sipil, namun Amerika tidak terlalu peduli dengan alasan tersebut. Bahkan isu nuklir di Iran ini sempat membuat Amerika berang.
Kali ini dalam Pemilu ke-10 semenjak Revolusi di Iran, Amerika mencoba kembali ‘peruntungan’ dengan memasang Musavi menjadi calon presiden. Amerika melihat cara ini akan efektif mengingat revolusi Iran didirikan atas koalisi pelangi. Berbagai aliran mulai dari Islam religius, Islam nasionalis, Islam kiri, pedagang, dan militan-militan bersenjata mengadakan revolusi dengan satu musuh bersama yakni Shah Reza Pahlevi. Reformasi yang ditawarkan Musavi menawarkan pembukaan hubungan dengan dunia Barat terutama Amerika untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Slogan-slogan seperti keterbukaan, toleransi dan kebebasan merupakan tema-tema umum yang kerap disodorkan oleh Barat dalam memenangkan setiap misinya. Namun, seperti yang dapat dilihat, ternyata Musavi kalah telak dibanding Ahmadinejad.
Pemilu presiden yang dimenangkan Ahmadinejad membuat Barat terutama Amerika tidak senang. Amerika lah yang selama ini berkepentingan dengan Iran. Selain ingin mengembalikan kekuasaan di Iran (sebelum revolusi, Shah Reza merupakan penguasa yang tunduk kepada Amerika) kemenangan atas Iran akan semakin mengukuhkan kekuatan Amerika di Timur Tengah bahkan dunia. Sebuah publikasi dalam bahasa Jerman yaitu Majalah Schweizmagazin menyebutkan bahwa Amerika telah menggelontorkan dana yang besar dalam proyek-proyek politik luar negeri di Iran. Tulisan tersebut juga menyebutkan dana yang digelontorkan Amerika sejak pemerintahan Bush hingga kini berkisar 85 juta U$ dolar dan bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Ahmadinejad. Selain itu publikasi tersebut mengatakan bahwa untuk memuluskan tujuan tersebut Amerika juga membangun sejumlah stasiun radio berbahasa Persia diantaranya adalah radio Farda. Maka tidak aneh apabila protes-protes pascapilpres yang terjadi di Iran mendapat campur tangan dari Barat dan Amerika. Iran pun secara terang-terangan mengusir diplomat Inggris dari tanah Iran. Pemerintah Iran mensinyalir diplomat-diplomat tersebut mempunyai peran besar dalam protes-protes selama ini. Beberapa waktu lalu Iran juga menangkap mantan wartawan yang dicurigai sebagai mata-mata Amerika. Bukti-bukti diatas semakin membuktikan bahwa terdapat benang merah keterlibatan Amerika dan Barat terhadap isu kecurangan Pemilu di Iran.
Dalam menjalankan operasinya terhadap Iran, Amerika boleh saja menggunakan Musavi sebagai pintu masuk, namun Amerika tidak sadar bahwa Musavi pun merupakan generasi pertama yang menjadi penyokong penuh terhadap revolusi 1979. Artinya, terlalu sulit bagi Amerika untuk “masuk” melalui Musavi. Kalau sudah begini, apabila mengaca dari kasus Afghanistan dan Irak akan terjadi opsi diplomasi yang lebih keras yakni perang atas Iran. Mungkinkah hal ini terjadi?

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!